jpnn.com - JAKARTA - Puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/1).
Massa AASB meminta DPR untuk menolak mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
BACA JUGA: Perppu Ciptaker Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja
AASB juga meminta agar Presiden Jokowi segera mencabut perppu dimaksud.
Menurut salah seorang peserta aksi yang merupakan Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Rudi HB Daman, massa dalam aksinya juga mendesak DPR menggunakan hak angket terkait hal ini.
BACA JUGA: MenPAN-RB Sudah 3 Kali Ganti, Nasib Honorer K2 Tidak Berubah, Mau Dimatikan Juga
"AASB juga mengajak seluruh kaum buruh, kalangan intelektual/akademisi, praktisi demokrasi dan para pegiat masyarakat sipil untuk melakukan perlawanan dan menolak PERPPU Nomor 2/2022," ujar Rudi dalam keterangannya.
Pandangan senada dikemukakan perwakilan pengunjuk rasa lainnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat.
BACA JUGA: Tingkat Kepuasan Publik Tinggi, Jokowi Dinilai Berpihak kepada Rakyat Kecil
Dia mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11/2022 tentang Cipta Kerja, inkonstitusional bersyarat.
"Jadi, presiden seharusnya melaksanakan perintah MK, mengajak dialog stakeholer terkait. Kalau waktunya tidak cukup, ya kembali saja ke undang-undang lama," ucapnya.
Menurut Jumhur, Perppu Nomor2/2022 membuat kehidupan kaum buruh menjadi lebih buruk.
Aksi AASB di depan Gedung DPR RI dihadiri sejumlah tokoh pergerakan.
Di antaranya Direktur Lokataru Haris Azhar, akademisi Ferry Amshari, Direktur Greenpeace Indonesia Tata Mustasya dan pakar Hukum Tata negara Refly Harun. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Melihat Gajah dari Tol Pekanbaru-Dumai, Lantas Bilang Begini
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang