Sekda Jember Ditahan Polda Jatim, Ini Kasusnya

Sabtu, 02 November 2024 – 18:00 WIB
Arsip- Sekretaris Daerah Kabupaten Jember HS saat diperiksa Polda Jatim beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Gun

jpnn.com - SURABAYA - Sekretaris Daerah (Sekda) Jember, Jawa Timur, berinisial HS ditahan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jatim.

HS ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan billboard, setelah ditetapkan sebagai tersangka.

BACA JUGA: Bisakah Negara Menyita Aset Terdakwa Kasus Korupsi? Ini Penjelasan Ahli

Direktur Reskrimsus Polda Jatim Kombes Budi Hermanto di Surabaya, Sabtu (2/11), saat dikonfirmasi membenarkan terkait penahanan seorang pejabat Pemkab Jember tersebut.

"Iya benar," ucap Budi.

BACA JUGA: Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Kombes Dirmanto mengatakan tersangka HS selaku Plt Kepala Bapenda 2023, dan saat ini menjabat Sekda Kabupaten Jember, diduga tanpa didasari kewenangan dalam penyelenggaraan belanja reklame tetap (billboard).

Namun, HS melakukan belanja reklame tetap (billboard).

BACA JUGA: Hardjuno Apresiasi Langkah Kejagung Lakukan Penyidikan Atas Dugaan Korupsi Impor Gula

"Seharusnya penyelenggaraan reklame tetap (billboard) tersebut dilakukan oleh Biro Reklame sesuai Pasal 9 Perbup 42 Tahun 2011," ungkapnya.

Tersangka HS dalam pelaksanaan belanja reklame tetap (billboard) dilakukan dengan cara pemecahan paket yang seharusnya dilaksanakan dengan metode tender.

"Terdapat kerugian negara sebesar Rp 1.715.460.002, sebagaimana hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Provinsi Jawa Timur," tuturnya.

Selanjutnya, setelah melalui serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara, HS dilakukan penahanan pada hari Sabtu 2 November 2024 dan ditetapkan sebagai tersangka.

Terhadap HS dikenakan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

"Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak R p1 miliar," ujar Dirmanto. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler