Sekjen DPR Akui Penunjukan Konsultan Tanpa Tender

Minggu, 03 April 2011 – 05:50 WIB

JAKARTA - Kecurigaan sejumlah LSM atas penetapan konsultan untuk perencanaan gedung baru DPR beralasanSekjen DPR Nining Indra Saleh tidak membantah bahwa dilakukan penunjukan langsung konsultan gedung DPR pada masa anggaran 2009 dan 2010

BACA JUGA: Prabowo dan Wiranto Satu Panggung

Namun, penunjukan langsung itu memiliki alasan kuat untuk dijadikan dasar keputusan akhir.

"Memang sejak 2009, konsultan gedung itu ditunjuk langsung," kata Nining saat dihubungi Jawa Pos, Sabtu (2/4)

 
Sebelumnya, Setjen DPR menunjuk PT Yodya Karya sebagai konsultan perencana dan PT Ciria Jasa sebagai konsultan manajemen konstruksi gedung baru DPR

BACA JUGA: Capres Independen Sulit Direalisasikan

Dua kontraktor itu telah menuntaskan tugas sesuai dengan tender gedung pada 2008
Namun, Setjen DPR kembali menggunakan jasa keduanya pada dua masa anggaran berikutnya

BACA JUGA: Panwas Temukan PNS Ikut Kampanye



Berdasar data yang dirilis gabungan LSM, proyek gedung DPR yang melibatkan dua konsultan itu menelan uang negara Rp 14 miliar lebihMenurut Nining, ada alasan penunjukan langsung dua perusahaan tersebutPada 2009, dua kontraktor itu diminta untuk melanjutkan proyek yang mereka jalankan ketika memenangkan lelang pada 2008

Namun tidak dijelaskan proyek apa lagi yang mereka kerjakan pada masa anggaran 2009"Saat itu, proyeknya kan multiyears sehingga dilanjutkan kontraktor yang sama," kata Nining.
 
Penunjukan langsung itu, lanjut dia, juga sudah diketahui oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai lembaga yang mengatur standardisasi gedung pemerintahPada 2010, terjadi perubahan konstruksi, dari gedung yang sudah didesain 27 lantai menjadi 36 lantaiSetjen DPR lantas menunjuk kembali dua kontraktor itu sebagai lembaga konsultan"(Penunjukan langsung pada 2010) itu juga direkomendasikan oleh PU," ujarnya menegaskan.
 
Nining menambahkan, rencana anggaran pembangunan gedung DPR tidak bisa dipisahkan di setiap masa anggaranSifat anggarannya yang jamak atau multiyears memungkinkan Setjen DPR untuk menetapkan satu kontraktor guna mengelola bidang yang sama hingga tuntas"Semua yang kami lakukan sudah berdasar konsultasi dengan pihak terkait," tegasnya.(bay/dyn pri/c6/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Analisis PKS soal SBY Dinilai Tak Akurat


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler