jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran atau Sekjen Fitra Misbah Hasan mengkritik pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena kurang terbuka soal rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Misbah mengaku sudah meminta data Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta. Permintaan dilayangkan dengan resmi dengan surat, tetapi pemerintah DKI Jakarta tidak memberikannya.
BACA JUGA: Berita Duka, Mahasiswi Keperawatan Fiwi Angraini Meninggal Dunia dengan Tragis
"Jadi, kami mengajukan tanggal 16 Oktober dibalas oleh Pemprov DKI itu tanggal 30 Oktober. Jadi, sekitar 15 hari kerja, dan mereka menyatakan bahwa rancangan KUA-PPAS itu tidak bisa diberikan," kata Misbah saat menggelar keterangan resmi terkait belanja janggal dalam KUA-PPAS DKI Jakarta di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (4/11).
Menurut dia, penting bagi Pemprov DKI untuk mempublikasikan dokumen-dokumen KUA-PPAS. Dengan begitu, masyarakat bisa memantau anggaran yang berpeluang menjadi potensi korupsi.
BACA JUGA: Bikin Malu Korps Bhayangkara, Briptu Andika Dipecat Secara Tidak Hormat
"Mereka berjanji akan memberikan dokumen yang sudah jadi nanti kalau KUA-PPAS nya sudah diketok dan disepakati oleh TAPB dan Banggar nah itu baru diberikan. Nah ini menurut kami Pemprov DKI sudah membatasi atau bahkan membungkam partisipasi masyarakat," lanjut dia.
Hal yang sama juga dialami Indonesia Corruption Watch atau ICW. Sebab, publik tidak bisa mengakses portal apbd.jakarta.co.id.
BACA JUGA: Reaksi Tegas Wagub Kalteng Soal Larangan Cadar dan Celana Cingkrang
Dari situ, ICW berharap Pemprov DKI Jakarta lebih terbuka terhadap perencanaan dan pembahasan APBD ini.
BACA JUGA: Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Akhirnya Minta Maaf
"Bahkan 2020 belum ada, ada kesulitan publik di situ untuk melihat lebih jauh apa saja yang dibahas oleh Pemprov DKI bersama DPRD," kata Almas di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan