Sekjen Gempar Indonesia Kritik Mendag Lutfi soal Minyak Goreng

Selasa, 22 Februari 2022 – 21:23 WIB
Sekjen Gempar Indonesia Petrus Sihombing melayangkan kritik kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendag terkait kelangkaan minyak goreng.. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen DPP Generasi Muda Pembaharu (Gempar) Indonesia Petrus Sihombing melayangkan kritik kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Kritik disampaikan terkait kelangkaan minyak goreng di pasar-pasar tanah air, yang sudah terjadi hampir dua bulan ini.

BACA JUGA: Prajurit TNI Pratu IS Melintas di Depan Polres, Anggota Polisi Berteriak, Terjadi Perkelahian

Petrus mengatakan Kemendag hanya melakukan penanganan di atas kertas. Hal itu, kata dia, jelas tidak applicable dan menuntaskan masalah.

Petrus pun ragu Kemendag bisa menjawab kegelisahan dan keresahan masyarakat atas kelangkaan minyak goreng.

BACA JUGA: Penyerangan Pos Polisi Buntut Perkelahian Prajurit TNI Pratu IS dengan Ipda IR

"Jangankan solusi, penyebab mengapa langka saja Kemendag tidak punya jawaban yang pasti. Kemarin katanya karena kebijakan DMO dan DPO, ternyata dibantah oleh pelaku usaha dengan data-datanya," kata Petrus dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/2).

Petrus mengatakan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi sebagai pembantu Presiden Joko Widodo seharusnya mencontoh atasannya dalam menyelesaikan persoalan.

BACA JUGA: Viral Beli Minyak Goreng Pakai KK dan Kartu Vaksin, Kemendag Bilang Begini

Presiden Jokowi, kata Petrus, sering kali mencontohkan bagaimana menyelesaikan persoalan dengan turun langsung ke lapangan.

"Khas Pak Jokowi turun langsung. Mendag seharusnya begitu (meniru Presiden Jokowi). Mendag tidak boleh hanya di menara gading saja," ujar Petrus.

Bukan hanya itu saja, Petrus mengingatkan Mendag Lutfi agar persoalan kelangkaan minyak goreng jangan sampai berlarut-larut. Sebab, itu akan berdampak buruk untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Isu ini harusnya tidak boleh berkepanjangan, karena ini isu rakyat banyak, isu rakyat kecil. Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, isu-isu begini tidak pernah berlarut-larut ditangani," kata dia.

"Kami yakin kalau Pak Jokowi turun langsung, ini masalah pasti beres. Tetapi, pertanyaannya apakah Pak Jokowi harus turun langsung? Apa gunanya para pembantu presiden? Tolonglah para menteri itu turun ke lapangan langsung, rapat maraton, selesaikan masalah yang mengganggu masyarakat ini," kata Petrus. (rhs/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler