jpnn.com, JAKARTA - Baru-baru ini viral di media sosial terkait pembelian minyak goreng bersyarat, yakni menggunakan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan bukti vaksin Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah menetapkan syarat untuk jual beli minyak goreng.
BACA JUGA: Soal 1,1 Juta Kg Minyak Goreng yang Ditemukan di Deli Serdang, Edy Rahmayadi Bilang Begini
Menurut Oke, seharusnya pasokan minyak goreng melimpah karena Kemendag telah menggelontorkan 115 juta liter selama enam hari.
"Semua pihak harus tertib dalam penyaluran minyak goreng kepada masyarakat, kami memastikan siapapun yang mencoba mendistorsi distribusi akan ditindak tegas," ungkap Oke, Selasa (22/2).
BACA JUGA: Soal Temuan Tumpukan Minyak Goreng, Eko Patrio Minta Ada Langkah Lanjutan
Lebih lanjut, Oke mengatakan bahwa prioritas Kemendag saat ini memastikan stok minyak goreng tersedia dari hulu ke hilir agar tercukupi oleh masyarakat.
Adapun Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi bersinergi dengan TNI-AU menyalurkan 52.800 liter minyak goreng ke sejumlah wilayah Papua, seperti Sorong, Merauke dan Jayapura.
Selanjutnya, operasi pasar minyak goreng curah juga dilakukan oleh Kemendag, yakni menyalurkan 10 ton minyak goreng ke Pasar Tabahrejo dan Pucang Anom, Surabaya.(mcr28/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Wenti Ayu