jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendapat restu dari Sekjen PB NU Masrudi Syuhud, terkait pencalonan presiden RI. Saat ini, orang nomor satu di Jawa Barat ini menjadi salah satu kandidat kuat calon presiden yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Marsudi menilai, sosok Aher - panggilan akrab Ahmad Heryawan - merupakan figur yang tepat dan banyak disukai semua kalangan. Oleh karenaya, ia sangat merestui bila Aher mencalonkan diri sebagai presiden.
BACA JUGA: Pemberkasan PNS Baru, BKN Koordinasi dengan Kemendikbud
"Dia itu tokoh Jawa Barat yang telah berhasil membangun Jabar dengan baik, soleh, jujur bersih dan sangat paham terhadap ilmu agama. Meski saat ini belum ada keputusan dari partainya (PKS, red)," jelas Marsudi seperti diberitakan Bandung Ekspres (Grup JPNN)
Perkataan tersebut terlontar ketika sejumlah tokoh berbagai latar belakang, seperti Agnes Sri Poerbasari (dosen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia), MH Nurul Huda (Perhimpunan Rumah Indonesia), Muhammad Nuruddin (Aliansi Petani Indonesia) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menggelar dialog bersama Marsudi Syuhud.
BACA JUGA: LPSK Minta Saksi Kasus ITN Dilindungi
Aher tampak antusias berdialog dan mengkritisi sejumlah Undang-undang yang dinilainya liberal. Bahkan, Heryawan bercerita contoh kasus yang menimpa petani kecil yang digelandang ke meja hijau karena menangkar benih.
"Sayangnya, petani tersebut tidak melaporkan ke lembaga pertanian dan pemegang merek benih unggul yang ditangkarnya. Akibatnya, kasus tersebut sampai di meja hijau. Ini gara-gara UU Pertanian, seorang petani justru di penjara. UU ini sangat liberal," kata Heryawan dalam dialog politik bertajuk 'Struktur Kuasa dan Penguatan Politik Kerakyatan' yang digelar Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FK-GMNU)
BACA JUGA: Nasib Siti Fadillah dan Rudi Tanoe di Tangan Bareskrim
Untuk itu, kata Aher, diperlukan kekuatan untuk mengubahnya. Untuk itu, negara membutuhkan semacam kelompok 'generasi pengendali' yang dihuni sosok dari berbagai latar belakang.
"Perlu kekuatan masyarakat, civil society yang bisa mengejawantahkan dalam bentuk partai, kelompok pemikir, LSM atau ormas. Terlebih, mereka memiliki idealisme yang sama," tutup dia. (yan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sikap Golkar Masih Mendua
Redaktur : Tim Redaksi