Kedatangan Ban Ki-moon disambut hangat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)
BACA JUGA: Ribuan Massa Teriakkan Papua Merdeka
Kunjungan pria lahir di Eumseong, Chungcheong Utara, Korea Selatan (Korsel) selain meresmikan kantor koordinasi PBB untuk REDD (Unorchid), mengunjungi Puskesmas Menteng kota Palangka Raya.Saat jumpa pers di ruang VIP Bandara Tjilik Riwut, Ban Ki-moon mengatakan, perubahan iklim merupakan masalah global yang memerlukan solusi global, dan tidak adil meminta negara-negara miskin dan paling rentan untuk memikul biaya mengatasi dampaknya
Selain itu, dia menambahakn, climate vulnerable forum yang beranggota negara-negara di benua Amerika, Afrika dan Asia, menginginkan janji dari negara-negara kaya untuk mengurangi emisi karbon, yang menyebabkan pemanasan global.
Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, Kalteng sebagai pilot project pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan program tersebut.
“Kita berharap dengan ditunjuknya Kalteng sebagai pilot project REDD+ ini tidak saja akan mempertahankan kondisi hutan di Kalteng, tetapi juga bisa mengangkat kehidupan masyarakat adat di sekitar hutan,” harap Teras.
Sempat Diboikot Wartawan
Sebelumnya kedatangan Sekjen PBB, Ban Ki-moon ke Kota Palangka Raya, disambut aksi boikot dari sejumlah wartawan media cetak dan elektronik lokal maupun nasional
BACA JUGA: Wasit SEA Games Dihipnotis, Uang Melayang
Mereka menolak meliput, karena diusir petugas pengamanan di lokasi-lokasi yang didatangi Ban Ki-moon.Aksi boikot terlihat misalnya di depan Puskesmas Menteng, Jalan Temanggung Tilung
BACA JUGA: Aneh, Anjing Beranak Kucing
Di halte tersebut, mereka menggantungkan kartu pengenalnya masing-masingKartu tersebut khusus dikeluarkan Komando Resor Militer (Korem) 102/Panju Panjung untuk wartawan peliput kedatangan Sekjen PBB.Aksi ini dilakukan karena dilarang masuk ke lokasi meskipun sebelumnya sempat adu argumen dengan petugas di lapanganBahkan, hingga kedatangan Ki-moon sekitar pukul 13.00 WIB, para wartawan tetap hanya berdiri melihat rombongan sekjen PBB masuk ke puskemas tanpa mengikutinya.
Sama halnya saat kedatangan Ki-moon di Istana Isen Mulang, wartawan yang ada di lokasi diminta ke luar dari kompleks istana, dengan alasan lokasi harus sterilAtas perlakukan dari aparat keamanan ini, akhirnya puluhan wartawan berkumpul di Humas Provinsi Kalteng, tanpa ada satu pun yang meliput di lapangan.
Melihat tak ada satu pun wartawan yang akan meliput kegiatan berskala internasional ini, Karo Humas dan Protokol Setda Kalteng, Teras A Sahay kemudian meminta sejumlah wartawan untuk kembali ke istana. Namun, permohonan itu tak diindahkan oleh para wartawan yang telah kecewa.
“Tolong para wartawan bisa kembali ke istana untuk meliput kegiatan ini, karena kita tidak ingin dipermalukanSebab, ini kita membawa nama daerah Kalimantan Tengah,” kata Teras.
Tak hanya itu, Sekda Provinsi Kalteng Siun Jarias pun meminta kepada wartawan untuk bisa meliput kegiatan tersebutTerakhir, Kepala Penerangan (Kapenrem) Korem 102/Panju Panjung Mayor I Gusti Ngurah kemudian mendatangi para wartawan di Humas Provinsi KaltengIa menyatakan sudah bernegosiasi dengan petugas pengamanan, sehingga para wartawan diizinkan meliput.
“Saya atas nama institusi dan pribadi menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan iniTapi, saya minta kepada teman-teman wartawan untuk bisa bekerja sama. Sebab, kita tidak ingin nama Kalteng dipermalukanDan, kalau perlu saya berlutut untuk memohon kepada teman-teman wartawan,” jelasnya.
Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya disepakati wartawan bisa melakukan aksi peliputan tanpa harus dihalang-halangi oleh aparat keamananReporter SCTV Wilayah Kalteng, Ririn Binti mengaku sangat kecewa karena awak media massa tak diperbolehkan meliputWartawan merasa tak dihargai walaupun sudah memiliki tanda pengenalMereka pun mempertanyakan manfaat pembuatan tanda pengenal tersebut.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers kami berhak melakukan liputanKarena itu, kami sangat kecewa dan menginginkan koordinasi yang baikJika memang harus melalui prosedur pengamanan, wartawan sama sekali tidak keberatan untuk melalui proses," tegasnya(dot)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gugat Dana Perimbangan, Kaltim Dinilai Berjuang Sendirian
Redaktur : Tim Redaksi