Sekjen PDIP: Membangun Bangsa Harus Kolektif, Tak Bisa Perseorangan

Sabtu, 02 April 2016 – 05:11 WIB
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - SLEMAN - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya bukanlah partai yang anti dengan jalur perseorangan. Namun PDI Perjuangan punya keyakinan, dengan kolektivitas di dalam demokrasi kepartaian, bisa lebih baik membangun bangsa. 

Dengan pemahaman dan semangat kolektif itulah, maka ketika kader ditugaskan partai untuk duduk di eksekutif maupun di legislatif, maka punya kesadaran bahwa membangun bangsa haruslah dengan gotong royong atau dengan kolektivitas.

BACA JUGA: Akom: Ahok yang Ngocor Gak Penting Aja Dapat Dukungan, Apalagi Saya

"Membangun pemerintahan baik di daerah itu, tidak bisa dilakukan dengan perseorangan," kata Hasto saat memberikan pidato pengarahan dalam acara Pendidikan Kader Pratama DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dengan tema Membangun Kader Ideologis dan Militan untuk Mewujudkan Tri Sakti berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945, di Wisma Sejahtera III, Sleman, Yogyakarta, Jumat (1/4/).

Sebagai partai ideologis, kata Hasto, di setiap menghadapi hajatan demokrasi, PDI Perjuangan menggunakan jalan kepartaian. Hasto menegaskan, apa yang menjadi prinsip partainya bukan berarti anti terhadap perseorangan mengingat hal itu memang sudah diatur dalam konstitusi. Dan terhadap adanya fenomena perseorangan itu, kata dia, PDI Perjuangan menjadikannya sebagai otokritik.

BACA JUGA: Kapolri Minta Kematian Siyono Tak Dibesar-besarkan

"Tetapi kami meyakini bahwa jalan kepartaian itulah yang selama ini punya sejarah panjang bisa melahirkan pemimpin dari generasi ke generasi," ujarnya.

"Bagi PDI Perjuangan, kami percaya melalui demokrasi kepartaian inilah bisa berjuang memperjuangkan ideologi. Namun begitu, kami menghormati mereka yang memilih jalur perseorangan," tambah Hasto.

BACA JUGA: Tujuh Jam Obok-obok Markas DPRD, Hasilnya?

Sebagai gambaran atas keberhasilan PDI Perjuangan dalam melahirkan pemimpin, di tingkat nasional sekarang ini ada Presdien Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Kemudian, di tingkat daerah, dari 10 kepala daerah yang tingkat keterpilihannya di atas 80 persen, sembilan di antaranya adalah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Daerah-daerah itu adalah Kabupaten Ngawi, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Banyuwangi, Bandarlampung, Kota Surabaya, Sukoharjo, dan Kota Denpasar.

"Dan dari mereka itulah kami patut belajar bahwa prinsipnya membangun bangsa ini dengan kolektif kegotongroyongan, bukan dari individu per individu," tukasnya.

Sementara Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Eko Suwanto mengatakan, menyambut program kerja DPP PDI Perjuangan yang memprioritaskan pendidikan dan pelatihan kader.

"Kami berterima kasih, Jogja dipercaya menjadi salah satu tempat Sekolah Partai dengan lahan 35.000 m2 di Bantul yang akan didukung sistem pendidikan, kurikulum, perpustakaan dan pengajar yang bagus. Ini bukti komitmen partai dalam mempersiapkan kader yang ideologis dan militan sehingga mampu berjuang menyatu dengan rakyat baik yang distruktur partai, lembaga legislatif maupun eksekutif," ujar Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan DIY

Sebagai partai ideologis yang lahir dari perjuangan rakyat, kata Eko, PDI Perjuangan bertekad untuk terus melahirkan kader yang dalam praktek hidupnya menghayati ajaran-ajaran Bung Karno dengan hidup mengabdi, jujur, melayani rakyat serta tegas anti korupsi untuk bersama-sama rakyat kembangkan sikap mental zero tolerance for corruption dalam segala kehidupan bangsa khususnya dalam mengelola APBN dan APBD.

"Kaderisasi menjadi kunci keberhasilan kader. Beberapa contoh diantaranya Djarot Syaiful Hidayat yang 10 tahun jadi wali kota Biltar, Hasto Wardoyo di Kulonprogo juga Rudy Hardyatmo di Solo adalah kepala daerah dari PDI Perjuangan yang memberikan keteladanan bagaimana mengelola kekuasaan secara baik. Mohon doa dan dukungan rakyat, kami akan selalu dijalan ideologi, Pancasila 1 Juni 1945," tandas Eko. (adk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Waduh! Akom Pengin Anggota DPR Tes Urine 3 Hari Sekali, Biayanya Berapa Tuh?


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler