jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) mendorong kepala daerah yang berasal dari partainya menguatkan peran koperasi demi kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. PDIP menggandeng Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki untuk mewujudkan komitmen tersebut.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kepala daerah dari PDIP harus aktif mencari akses pendanaan untuk memajukan ekonomi rakyat lewat koperasi.
BACA JUGA: Pesan Megawati kepada Kader PDIP: Jangan Terlena dengan Hasil Elektoral
Sebab, dengan pengembangan koperasi, masyarakat juga memiliki pilihan untuk tumbuh dari segi kesejahteraan.
"Kalau dicari tentang bagaimana pelatihan-pelatihan ekonomi kerakyatan, itu sudah ribuan yang dilatih partai. Sekarang kami lihat spirit berdaulat di bidang pangan itu bergema kuat," kata Hasto Kristoyanto dalam webinar yang digelar partainya secara hybrid dari Kantor Pusat DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (13/12).
BACA JUGA: Gelar Wayang Orang Cupu Manik Astagina, PDIP tak Pernah Bosan Menggelorakan Mencintai Budaya
Webinar itu dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Direktur Utama (Dirut) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo. Hadir pula Ketua Bidang Usaha Kecil dan Koperasi DPP PDIP Mindo Sianipar, dan elite PDIP, yakni Eriko Sotarduga dan Hamka Haq.
Hasto melanjutkan bahwa program-program Kementerian Koperasi dan UKM, terutama di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, sangat dinanti masyarakat.
BACA JUGA: Sekjen PDIP: Pandangan Geopolitik Soekarno Membangun Perdamaian Dunia
Selain itu, kata Hasto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitip pesan kepada jajaran menterinya untuk mendorong ekonomi rakyat.
“Amanat konstitusi sangat jelas bahwa prinsip keadilan sosial dalam Sila Kelima Pancasila yang dimasukkan Bung Karno, merupakan suatu prinsip yang bertujuan agar tidak ada kemiskinan dalam alam Indonesia,” paparnya.
Politikus asal Yogyakarta itu mengatakan bahwa konstitusi mengamanatkan negara bertanggung jawab memelihara rakyat miskin.
Oleh karena itu, kata Hasto, peran koperasi sebagai gerakan perekonomian rakyat sangat sentral.
Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama dan menjadi wahana terbaik yang ideologis bagi perjuangan meningkatkan kesejahteraan anggota.
“Karena itulah koperasi berasaskan kekeluargaan, yang artinya prinsip tolong menolong dan setiap anggota berkedudukan setara. Itulah hakikat demokrasi ekonomi," urai Hasto.
Dia juga menyampaikan kepada Teten bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terus menggelorakan kedaulatan pangan.
Selama pandemi Covid-19, ujar dia, seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP wajib menanam 10 tanaman pendamping beras.
"Selama pandemi Ibu Ketua Umum mengeluarkan instruksi untuk menanam tanaman yang bisa dimakan,” katanya.
Oleh karena itu, ujar Hasto, banyak yang kepala daerah yang menjadi praktisi agar bisa menjadikan tanah-tanah yang tidak produktif, ditanam dengan tanaman yang bisa dimakan.
“Contoh Kota Semarang, itu menjadi wahana bagi upaya untuk mendorong ekonomi rakyat melalui pertanian kota," kata Hasto Kristiyanto.
Sementara itu, Menteri Teten menilai konsep ekonomi berbasis koperasi yang digagas oleh Soekarno-Hatta sejalan dengan semangat gotong royong yang selama ini menjadi landasan ideologis seluruh kader PDIP.
Ide awal ekonomi koperasi, kata Teten, berangkat dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Saya paham betul kader PDI Perjuangan yang punya konsep kuat soal ini,” kata Teten.
Dia memaparkan bahwa pihaknya melakukan berbagai upaya mendorong petani masuk koperasi.
Misalnya, hasil pangan dari para petani dikonsolidasikan dengan konsep korporatisasi usaha.
Dengan begitu, petani tidak langsung menjual hasil produksi taninya ke pasar, tetapi melalui koperasi.
Sebab, ujar Teten, apabila petani langsung menjual hasilnya ke pasar, maka pasarlah yang mengendalikan harga.
Dia menambahkan bahwa petani juga tidak akan sejahtera apabila bertani sendiri-sendiri dengan skala yang sempit.
“Oleh karena itu, ide korporatisasi ini ialah bagaimana mengonsolidasi petani-petani perorangan dalam skala sempit bergabung ke skala ekonomi lebih besar,” kata Teten.
Supomo menyampaikan bahwa kolaborasi dengan kepala daerah sangat dibutuhkan.
Dia menyebut kepala daerah yang mengetahui bagaimana bentuk koperasi yang sehat, sistem operasional yang baik, dan digitalisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
"Kami berterima kasih, acara ini memfasilitasi progam LPDB. Sebab, tidak mungkin program bisa tercapai kalau tidak ada kolaborasi dengan kepala daerah," jelas Supomo. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy