jpnn.com, JAKARTA - Para pendukung Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam Seknas JOKOWI mengajak seluruh warga DKI untuk menjadikan pemungutan suara pilkada putaran kedua besok (19/4) sebagai ajang untuk bergembira. Sebab, jangan sampai pesta demokrasi justru dirusak oleh praktik kerucangan dan intimidasi.
Ketua Umum Seknas JOKOWI M Yamin mengatakan, belakangan ini suara rakyat DKI seolah terkooptasi oleh libido kekuasaan yang menistakan dan menghina akal budi dengan pemolitikkan identitas dan mengganggu kebinekaan. Menurutnya, harus ada pelajaran yang dipetik dari kegaduhan akibat pilkada DKI yang kini menjadi ajang persaingan bagi kubu Basuki T Purnama-Djarot S Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
BACA JUGA: Ahok atau Anies, Siapa Cagub Pilihan 10 Seleb Ini?
“Pilkada DKI putaran pertama memberi pelajaran tentang betapa ringkihnya demokrasi. Sedangkan pertarungan Basuki-Djarot dengan Anies-Sandi pada putaran kedua semakin membuka mata bahwa demokrasi baru sebatas simbolik dan prosedural,’ ujar Yamin di Jakarta, Selasa (18/4).
BACA JUGA: Wahai Pendukung Ahok-Djarot, Pastikan C6 Ada di Tangan!
Pimpinan Seknas JOKOWI saat bertemu dengan anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto. Foto: dokumentasi Seknas JOKOWI for JPNN.Com
Menurutnya, para founding fathers melalui UUD 1945 telah meletakkan nilai-nilai luhur dan keyakinan dasardalam berdemokrasi. Yakni untuk memilih dan dipilih tanpa memandang suku, ras dan agama.
BACA JUGA: Inilah Pesan Presiden Jokowi soal Pilkada DKI
Namun, katanya, akhir-akhir ini justru yang mengemuka di permukaan malah politik identitas yang menguat. “Kontradiksi dimainkan baik dengan mempertentangkan muslim dan non-muslim, pribumi dan non-pribumi, hingga juga pengusiran pasangan calon,” tegasnya.
Sedangkan Ketua Bidang Otonomi Daerah Seknas JOKOWI Nazarudin Ibrahim menambahkan, pilkada mestinya tidak hanya berjalan damai, tetapi juga berkualitas dan berintegritas. Menurutnya, untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas memang menjadi tugas para pemangku kepentingan yang ada termasuk pemerintah, aparat keamanan, pasangan calon, tokoh agama dan masyarakat hingga pemilih.
“Pemilih dalam menunaikan pilihannya harus secara sadar, tanpa ada paksaan dan objektif berdasarkan prestasi, kinerja dan kualitas kepemimpinan pasangan calon,” sebutnya.
Dia menambahkan, pilkada merupakan sarana demokrasi mestiya menjadi jalan untuk menyatukan. “Oleh karena itu saatnya untuk menyatukan langkah dan keyakinan sebagai anak bangsa untuk menjaga dan mengawal NKRI yang majemuk, toleran, harmoni dan damai,” pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada DKI di Antara Isu Pribumi dan Nonpribumi
Redaktur : Tim Redaksi