jpnn.com, JAKARTA - Mendikbud Muhadjir Effendy menggelar rapat pimpinan menyiapkan materi peraturan presiden (perpres) tentang sekolah lima hari.
Menariknya rapat pimpinan internal Kemendikbud itu menghadirkan Ketum MUI KH Ma'ruf Amin.
BACA JUGA: Wapres JK Tegaskan Sekolah Lima Hari Dikaji Ulang Tidak Dibatalkan
Kemendikbud berupaya secepatnya membahas draft perpres untuk dibahas bersama kementerian lain.
Ma'ruf mengatakan sepakat dengan penanaman pendidikan karakter. "Bahkan sejak usia dini," jelasnya.
BACA JUGA: Politikus PDIP Minta Mendikbud Sadar Posisi
Dia mengatakan Kemendikbud harus mencari formulasi supaya gagasan penerapan pendidikan karakter bisa diterima oleh masyarakat luas.
Dia mengatakan upaya Mendikbud sudah bagus. Namun sayang teknisnya belum tertuang dalam Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah.
BACA JUGA: Selain Kemdagri, PGRI Juga Bakal Terlibat Penyusunan Perpres Hari Sekolah
Dia mengungkapkan arahan Presiden jangan sampai upaya mulia menanamkan pendidikan karakter justru menuai polemik di masyarakat. Sehingga pembahasan draft Perpres harus komperhensif, dengan menerima masukan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, maupun ormas-ormas kegamaan.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menyampaikan gambaran kolaborasi sekolah dengan madrasah diniyah.
Dia mengatakan madrasah diniyah yang bisa berkolaborasi nanti harus yang terdaftar di Kemenag. Kemudian harus madrasah yang menjalankan kurikulum Kemenag. "Jangan sampai madrasah mengajarkan radikal ditarik ke sekolah," katanya.
Mendikbud di era Kabinet Indonesia Bersatu II Mohammad Nuh mengatakan gagasan penguatan karakter sangat baik. Hanya saja jangan lantas sekolah delapan jam sehari jadi cara satu-satunya.
Menurut dia semua pihak sepakat dengan penguatan pendidikan karakter. "Yang bikin geger kan full day school atau sekolah lima harinya itu," tuturnya.
Nuh mengatakan peluang besar gagasan penguatan pendidikan karakter itu baru terlaksana di tahun ajaran 2018/2019. Dia mengingatkan setahun kemudian masuk tahun politik 2019.
Dia khawatir gagasan penguatan pendidikan karakter melalui sekokah delapan jam hanya berumur setahun. Sebab di kabinet 2019-2024 bisa jadi keluar kebijakan baru lagi.
"Daripada energi habis untuk polemik, lebih baik cari cara yang efektif untuk menanamkan karakter pada siswa," jelasnya. Dia mengatakan penanaman karakter tidak musti ada wujudnya.
Apakah itu melalu penambahan jam belajar atau kegiatan-kegiatan ekstra. Guru semua mata pelajaran juga bisa menyisipkan muatan pendidikan karakter. (jun/and/wan/byu/far/syn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seskab Tak Membantah Asal Muasal Sekolah Lima Hari
Redaktur & Reporter : Soetomo