jpnn.com - jpnn.com - Pelaksanaan ujian sekolah berbasis komputer (USBK) serentak tingkat SMP di Surabaya masih menimbulkan masalah.
Terutama bagi sekolah yang menggabung tempat ujian di SMA/SMK.
BACA JUGA: Lihatlah Foto Ini, Apa Komentar Anda?
Sekolah resah lantaran jadwal pelaksanaan USBK dengan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) SMA/SMK berbenturan.
Hingga kini solusi masalah itu belum ditemukan.
BACA JUGA: Susun Soal USBN, 6.000 Guru Dilatih
''Kami masih belum menentukan. Bisa menggabung di sekolah mana. Sebab, jadwal USBK bertabrakan dengan pelaksanaan USBN SMA/SMK,'' terang Kepala SMP Kartika IV-10 Purwaningtyas.
Purwaningtyas mengatakan, rencananya USBK SMP berlangsung serentak pada 22 Maret-6 April.
BACA JUGA: Mendikbud Minta SMAN 1 Muaragembong Segera Diperbaiki
Sementara itu, USBN untuk SMA berlangsung pada 20-23 Maret.
Melihat jadwal tersebut, SMP Kartika IV-10 dipastikan berbenturan dengan SMA Kartika IV-3.
Masalah benturan jam tersebut sudah disampaikan Purwaningtyas kepada ketua subrayon. Ada dua solusi yang diberikan kepada sekolah.
Yakni, menggabung ke satu subrayon atau ikut sekolah terdekat.
Semua solusi itu sudah dicoba Purwaningtyas. Namun, belum ada hasil hingga kini. ''Sekolah penuh,'' ujarnya.
Keputusan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menyelenggarakan USBK serentak tersebut sebenarnya belum lama diketahui Purwanigtyas.
Sebelumnya, dia hanya bersiap menyelenggarakan ujian sekolah berbasis kertas.
Kurangnya sarana dan prasarana membuat Purwaningtyas tak punya pilihan.
SMP Kartika IV-10 saat ini baru memiliki 20 komputer. Kondisinya jauh dari standar sarpras yang dapat digunakan untuk ujian.
Padahal, sekolah membutuhkan 38 unit komputer guna menampung 93 siswa yang akan mengikuti ujian.
''Sekolah sempat bingung karena kewajiban mengikuti ujian sekolah harus berbasis komputer. Dengan soal yang telah ditentukan dispendik dan berlangsung serentak,'' tuturnya.
Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Timur Sugijanto menjabarkan, minimnya koordinasi antara Dispendik Surabaya dan Jatim perlu disorot.
Sebab, tidak kompaknya dua institusi pemerintah tersebut berdampak langsung kepada sekolah.
''Karena saling memakai tempat ujian yang sama. Harus ada pengaturan jadwal ujian,'' terangnya.
BMPS juga mengkritisi keputusan Dispendik Surabaya menyelenggarakan ujian sekolah serentak.
Keputusan itu dianggap melanggar Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
Menurut aturan tersebut, sekolah berhak membuat soal ujian sekolah secara mandiri yang mengacu pada kisi-kisi dari pusat.
Sekolah juga diberi wewenang untuk menilai hasil belajar masing-masing siswa.
Sugijanto menambahkan, penyeragaman soal USBK juga meresahkan sekolah.
Kondisi yang berbeda antara satu sekolah dan sekolah lainnya akan menimbulkan masalah.
Misalnya, sekolah terakreditasi C atau B. Namun, mereka mendapat soal yang sama dengan sekolah terakreditasi A.
''Pasti siswa akan kesulitan mengerjakannya,'' tuturnya.
Secara terpisah, Sekretaris Dispendik Surabaya Aston Tambunan belum mengetahui mengenai problem jadwal ujian yang berbenturan tersebut.
Menurut dia, hingga kini belum ada sekolah yang melapor terkait dengan kendala USBK.
''Kalau ada, bisa lapor ke dispendik. Pasti kami bantu,'' terangnya. (elo/c19/git/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabar Baik..Saudi Lirik Makassar, Medan dan Surabaya
Redaktur & Reporter : Natalia