jpnn.com - jpnn.com - Pihak SMA/SMK negeri Surabaya mulai membicarakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dengan wali murid pada pekan depan.
Hal itu dilakukan karena biaya SMA/SMK tidak gratis lagi. Pembiayaan harus dibicarakan agar roda operasional pendidikan menengah tetap menggelinding.
BACA JUGA: SMA/SMK Tak Perlu Resah dengan SPP
Kepala SMAN 1 Johanes Mardiono menyampaikan, di sekolahnya pembicaraan besaran SPP tersebut dilakukan pada 21 Januari.
Dalam acara tersebut, rencananya sekolah mengundang komite dan wali murid. "Kami akan menyosialisasikan besarannya pada kegiatan tersebut," jelasnya.
BACA JUGA: Di Kota Ini SMA/SMK Tetap Gratis...Tis...Tis
Untuk mempersiapkan hal itu, Johanes menjabarkan, sekolah akan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dalam seminggu ke depan.
RKAS tersebut, lanjut Johanes, bisa berubah setelah petunjuk teknis (juknis) SPP dari Provinsi Jatim turun.
BACA JUGA: SMA/SMK Dibebani SPP, Politikus Hanura: Sah saja
Dia menyebutkan bahwa saat ini sekolah sudah mempunyai besaran anggaran SPP. Yakni, sekitar Rp 150 ribu per bulan.
Jumlah tersebut, menurut dia, sudah ideal. Nilai SPP tersebut juga tidak terlalu jomplang dengan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) yang dikeluarkan pemkot sebelumnya.
"Ini masih prediksi. Nanti hasilnya menunggu juknis dan respons orang tua," katanya.
Salah seorang guru SMK negeri di Surabaya juga menerangkan, sekolahnya mengundang wali murid pada 21 Januari.
Pihak sekolah bakal menjelaskan mekanisme pembiayaan ke wali murid setelah kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi.
"Wali murid harus tahu. Sejak awal masalah ini harus disosialisasikan," ujarnya.
Apalagi, sebagian besar siswa-siswi SMK di sekolahnya berasal dari keluarga menengah ke bawah.
Sementara itu, biaya yang dulu gratis bakal dinaikkan.
SPP untuk SMK pun lebih mahal daripada SMA. SPP siswa SMA berkisar Rp 135 ribu.
SPP SMK nonteknik mencapai Rp 175 ribu, sedangkan SMK teknik Rp 215 ribu.
Selain itu, yang dibicarakan dengan wali murid nanti adalah biaya praktik.
Selama ini SMK yang memiliki jurusan tata boga, tata busana, dan pariwisata tersebut tidak memikirkan biaya itu.
Jurusan tata busana, misalnya. Siswa dari jurusan tersebut harus membawa kain dan benang sendiri saat praktik.
Masalahnya, praktik hampir dilakukan setiap pekan. Sekolah pun tidak mampu menanggung biaya tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo menyebutkan, kabupaten/kota boleh membantu provinsi dalam mengelola SMA/SMK. Hanya, Surabaya, tampaknya, tidak mengambil langkah itu.
Saat ini Pemkot Surabaya menunggu keputusan MK untuk menggagalkan salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Hanya, turunnya keputusan itu tidak bisa dipastikan.
Secara terpisah, anggota Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) Zulfery Yusal Koto menyampaikan, besaran SPP yang tepat harus segera ditetapkan.
Wali murid perlu segera diajak berembuk. Sebab, dana tersebut digunakan untuk membenahi sekolah.
"Harus segera ada kepastian. Khususnya mengenai juknis SPP yang harus didistribusikan di sekolah," jelasnya.
Fery -panggilan Zulfery Yusal Koto- menyarankan, sebelum diedarkan provinsi, juknis itu harus betul-betul memperhatikan kebutuhan sekolah.
Termasuk membedakan kebutuhan antara satu daerah dan daerah lain.
Sebab, pengeluaran masing-masing daerah tidak sama.
"Memang DPS sudah memprediksi penyeragaman besaran SPP tersebut akan bermasalah karena kebutuhan sekolah sangat beragam," terangnya.
Dia mencontohkan, penyeragaman pembiayaan pada jurusan nonteknik sebesar Rp 175 ribu.
Besaran tersebut jelas tidak akan mencukupi jurusan nonteknik dengan pengeluaran besar.
Misalnya, pariwisata, tata boga, dan tata busana.
"Karena tiga jurusan ini memiliki biaya tambahan praktik yang cukup besar," jelasnya.
Untuk mengatasi masalah itu, tutur Fery, penyerahan RKAS dari sekolah kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim sangat dibutuhkan.
Tujuannya, rata-rata pembiayaan per sekolah bisa ter-cover dan tidak menimbulkan polemik. (sal/elo/git/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia