jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) menilai konstitusi Indonesia menjelaskan bahwa tiap-tiap orang berhak atas tempat tinggal serta hidup yang layak bagi kemanusiaan.
Dengan demikian, pemenuhan hak atas rumah yang layak merupakan keharusan konstitusional yang ditanggung oleh negara.
BACA JUGA: GTRA Summit 2022 Jadi Cara BPN untuk Pacu Efektivitas Reforma Agraria
Namun, saat ini berdasarkan Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Tahun yang diterbitkan oleh BPS (2020), sekitar 38 persen rumah tangga di perkotaan tinggal di bangunan yang bukan merupakan milik sendiri.
Persentase 'pengontrak rumah' makin signifikan di kota-kota besar. Di Jakarta, misalnya sekitar 45 persen rumah tangga tinggal di bangunan yang dimiliki pihak lain.
BACA JUGA: Pak Jokowi Sangat Fokus Terhadap Reforma Agraria
Selain itu, persoalan reforma agraria di perkotaan cukup pelik.
Sekjen SKI Raharja Waluya Jati pun menyarankan agar pemerintah mempercepat hadirnya program reforma agraria perkotaan, guna menata kembali struktur pertanahan di berbagai kota besar.
BACA JUGA: Delegasi Kolombia Pelajari Kesuksesan Reforma Agraria di Bandungan Jateng
SKI juga menyerukan agar reforma agraria perkotaan dapat menjadi isu yang diperdebatkan dalam Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.
”Masalah pemenuhan hak atas rumah merupakan salah satu urusan utama dari demokrasi. Kualitas Pemilu tidak diukur dari kerumitan prosedur, tapi sejauh mana gagasan untuk memperbaiki kualitas perikehidupan rakyat diperbincangkan secara tuntas,” kata Jati dalam keterangan di Jakarta, Jumat (23/9).
Sebab, kata Jati, kontestasi dalam pemilu tidak saja terjadi saat pemilihan calon yang telah ditetapkan KPU, tetapi juga pada tahap yang lebih awal yakni masa pengusulan calon.
”Bagi rakyat, jangan sampai ada yang berusaha mengatur pertandingan, sehingga ada calon yang dihalangi dan sebaliknya ada pula calon yang dijaga. Biarkan publik memiliki calon yang dipandang mampu mewujudkan harapan rakyat,” lanjutnya.
SKI mengajak segenap warga masyarakat ikut mencermati dan mendiskusikan berbagai tindakan politik yang dianggap dapat menciderai demokrasi.
Jati menambahkan SKI ingin mengembangkan program saksi demokrasi, dengan maksud agar seluruh warga dapat ikut mengawal proses demokrasi.
"Kita harus mengantisipasi agar kehendak rakyat tidak dikhianati dan hasil Pemilu ke depan menjadi hasil yang adil bagi semua,” pungkas Raharja Waluya Jati. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul