jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana Chairul Huda mendesak Kementerian Hukum dan HAM diaudit menyusul terungkapnya penggunaan sel spesial untuk narapidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto.
Chairul menilai, mewahnya sel tahanan pria yang akrab disapa Setnov itu karena lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.
BACA JUGA: Soal Sel Novanto, Fadli Zon Sebut Ada 40 yang Seperti itu
“Itu masalahnya, ini soal lemahnya pengawasan dan juga mental aparat lapas yang buruk,” ujar Huda saat dihubungi, Selasa (17/9).
Menurut dia, mengenai pintu kamar masing-masing napi tidak digembok oleh petugas dari luar lantaran sistem yang tidak berjalan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
BACA JUGA: Petugas Lapas Diingatkan Tak Beri Karpet Merah bagi Koruptor
Hal ini, membuat para penghuni leluasa keluar masuk kamar. Bahkan saat sidak Ombudsman memeregoki mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin tengah nongkrong di kamar sel mantan ketua umum Golkar itu.
“Tentu tidak akan terjadi kalau sistem dan aparat lapas berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar penasihat ahli Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu.
BACA JUGA: Kapan Koruptor Jera Jika Selalu Diistimewakan di Lapas
Oleh karena itu, Chairul meminta untuk mencegah hal serupa terjadi harus dilakukan audit secara menyeluruh di lingkungan Kemenkumham.
“Solusinya harus diaudit, rebuild system, dan personel reform,” tegasnya.
Sel narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto terbilang mewah dibanding sel napi lainnya.
Hal tersebut terungkap setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Sukamiskin, Kamis (13/9). (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Bedakan Tahanan untuk Koruptor dengan Maling
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga