jpnn.com, BANJARMASIN - Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming divonis sepuluh tahun penjara dalam kasus suap izin pertambangan. Selain itu, Maming juga dihukum membayar uang pengganti Rp 110,6 miliar.
"Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 110.604.731.752 (Rp 110,6 miliar)," kata hakim di PN Banjarmasin, Jumat (10/2).
BACA JUGA: Tak Usah Ribut, KPK Persilakan NasDem Laporkan Dugaan Korupsi di BRIN
Uang pengganti itu harus dibayar oleh Maming dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan. Jika tidak dipenuhi, jaksa akan menyita harta benda milik Maming untuk dilelang.
"Jika terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya yang dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti," katanya.
BACA JUGA: KPK Jebloskan Penyuap Rektor Unila ke Lapas Bandar Lampung
Kemudian apabila Mardani Maming tidak mempunyai hartai benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dia akan maka dipidana penjara selama 2 tahun.
Sebelumnya, eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming didakwa menerima hadiah atau imbalan berupa uang Rp 118 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyebut uang itu berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).
BACA JUGA: KPK Limpahkan Sidang Kasus Mafia Peradilan ke Luar Jakarta, Ada Apa?
JPU KPK mengungkapkan hal tersebut dalam sidang dakwaan Mardani Maming yang dilaksanakan secara hybrid di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kamis (10/11).
Uang itu diterima secara bertahap pada rentang waktu 20 Maret 2014-17 September 2022.
Jaksa menjelaskan uang tersebut diterima melalui PT Trans Surya Perkasa (PT TSP) dan PT Permata Abadi Raya (PT PAR). Kemudian, penerimaan juga dilakukan melalui Rois Sunandar selaku adik kandung Mardani Maming dan Muhammad Aliansyah dari Henry Soetio selaku Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) melalui PT Angsana Terminal Utara (PT ATU).
"Dengan total sejumlah Rp 118.754.731.752 atau sekitar jumlah tersebut. Terdakwa selaku Bupati Tanah Bumbu telah memerintahkan membuat dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUPOP/D.PE/2010 kepada PT PCN," ujar Jaksa KPK saat membacakan dakwaan. (antara/cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tok, Pemalsu Freshmag Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan