jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan tidak hanya menyoroti masalah pengadaan jet tempur Mirage 2000-5, tetapi juga anggaran Kementerian Pertahanan (kemenhan).
Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani mengatakan koalisi masyarakat sipil sudah berkali-kali menyoroti berbagai macam kejanggalan di Kemenhan.
BACA JUGA: Jubir Menhan Sebut Jet Tempur Mirage Batal Dibeli, Aktivis Antikorupsi: Hanya Respons Kepanikan
"Bukan hanya soal Mirage saja. Kami sudah mengatakan sejak terjadi kenaikan dana fantastis di Kementerian Pertahanan di tahun 2021-2022," kata Julius.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertema “Dugaan Skandal Pembelian Pesawat Mirage; Kecurangan Pemilu; dan ?Pembacaan Petisi Masyarakat Sipil" di Sadjoe Cafe, Tebet, Jakarta selatan pada Senin, (12/2).
BACA JUGA: Prabowo Dilaporkan ke KPK terkait Isu Pengadaan Pesawat Mirage dari Qatar
Menurut Julius, saat pemerintah sedang memulihkan ekonomi pascapandemi Covid 19, anggaran yang tinggi justru bukan di sektor kesehatan, melainkan di Kemenhan yang mengurusi pertahanan.
Pada saat itu, kata Julius, BPK justru mendapati pada laporan audit keuangan tahun 2021, ada kegiatan di bawah Kemenhan yang mata anggarannya tidak ada tetapi kegiatannya dinyatakan telah selesai.
BACA JUGA: Pengadaan Jet Tempur Mirage Diduga Malaadministrasi, Menhan Prabowo Diadukan ke Ombudsman RI
"Kegiatan itu memakan anggaran sebesar 531,96 miliar rupiah. BPK sudah menyatakan bahwa ini merupakan temuan kejanggalan," kata Julius.
Dalam diskusi yang sama, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mengatakan skandal pesawat tempur Mirage adalah puncak gunung es dari kekacauan tata kelola sektor pertahanan.
"Khususnya dalam pengadaan alutsista di masa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto," ujar Al Araf.
Dia mengeklaim sudah sejak lama mengevaluasi dan menyoroti ada banyak persoalan di sektor pertahanan khususnya dalam konteks pengadaan alutsista.
"Skandal Mirage ini sesungguhnya hanya puncak gunung es dari kekacauan selama lima tahun ini," tuturnya.
Al Araf menilai penataan sektor pertahanan yang dikelola oleh Kemenhan selama 5 tahun ini berada dalam ruang yang gelap dan remang-remang.
"Sehingga tidak heran ketika dalam debat kandidat soal isu pertahanan, Prabowo bingung dan selalu mencari dalil kerahasiaan. Sesungguhnya dalil kerahasiaan ini dipakai karena ada yang ditutup-tutupi," ujar dia.(fat/jpnn.com)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam