jpnn.com, JAKARTA - Revisi PM 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek untuk memberikan kesetaraan bagi semua pihak.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Jumpa Pers Revisi PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Jumat (20/10).
BACA JUGA: Kemenhub Gelar Sosialisasi Rancangan Revisi PM.26 di 7 Kota
Budi menambahkan, dengan adanya kesetaraan bagi semua pihak, maka diharapkan tidak akan terjadi monopoli yang dilakukan suatu perusahaan.
Budi mengatakan, pemerintah berkeinginan agar masyarakat mendapatkan layanan terbaik, mudah dan murah, namun tidak melupakan aspek keselamatan dan keamanan.
BACA JUGA: DPR Sahkan Pagu Alokasi Anggaran Kemenhub dalam RAPBN 2018
“Kementerian Perhubungan mengharapkan melalui perbaikan ini, kami ingin memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak dan juga memberi suatu kepastian serta keselamatan dan keamanan bagi penumpang,” ucap Budi.
Menurut Budi, selain melindungi para penumpang, revisi PM 26/2017 ini juga kan mengakomodir kepentingan para supir.
BACA JUGA: Kemenhub Rumuskan Rancangan Revisi PM 26 Tahun 2017
“Apa yang kami lakukan itu selain melindungi penumpang, juga melindungi para supir. Para supir yang telah memiliki mobil-mobil, kendaraan mereka tetap bisa eksis dan tetap mendapatkan penghasilan yang layak,” tandasnya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2018, Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Rp 15,8 miliar
Redaktur & Reporter : Yessy