jpnn.com - SURABAYA - Kades Selok Awar-Awar Hariyono sepertinya tidak bisa tidur tenang. Selain terancam hukuman mati karena menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Salim Kancil, Hariyono bisa jadi miskin lantaran asetnya disita.
Sebab, penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim juga ancang-ancang menjerat Hariyono dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
BACA JUGA: Kisah Teriakan Allahu Akbar Saat Pesawat Aviastar Ditemukan
Kemarin (5/10) terbit surat perintah untuk menyita rekening dan kemungkinan aset-aset Hariyono Dengan begitu Hariyono pun terancam dimiskinkan. ''Kami akan menelusuri rekeningnya dan ke mana saja aliran uang itu,'' ucap sebuah sumber di internal kepolisian.
Menurut dia, latar belakang kasus penambangan pasir liar tersebut harus dilihat betul. ''Dari yang kami temukan, ini sebenarnya bukan penambangan pasir besi. Tapi, pasir yang mengandung besi, namun tak memenuhi standar industri. Jadi, lebih condong pada galian C,'' jelasnya.
BACA JUGA: NAH...Fahri Hamzah Dukung Jokowi Minta Maaf Atas Kekeliruan Negara di Masa Lalu
Pembedaan itu sangat penting karena bisa menentukan arah penyidikan. ''Termasuk untuk memilah mana aset yang berasal dari tindak pidana dan mana yang tidak,'' tutur dia.
Yang jelas, sumber tersebut menegaskan, jika diperlukan, pihaknya akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) untuk menelusurinya.
BACA JUGA: Ini Pesan Khusus Senator Asal Papua di Hari Jadi TNI
Kemarin sejumlah perwira dan penyidik turun ke Lumajang lagi. Mereka menyita sejumlah rekening serta bergerak menelusurinya. Hanya, sumber tersebut menolak menyebutkan jumlah uang di rekening Hariyono. ''Jangan dulu,'' katanya, kemudian menyebut untuk kepentingan penyidikan.
Ketika dikonfirmasi, Wadireskrimsus AKBP Anom Wibowo enggan bicara banyak. ''Yang jelas, kami telaah semua aspek dari kasus ini. Jika kami temukan unsur pidana, tentu akan kami proses,'' tegasnya. ''Termasuk pencucian uangnya juga,'' tambah perwira dengan dua melati di pundak tersebut.
Di bagian lain, Walhi Jatim menduga pemerintah menjadi salah satu bagian dari permasalahan. Sebab, sejumlah proyek pemerintahlah yang ternyata membuat para penambang pasir liar ngiler.
Direktur Eksekutif Walhi Jatim Ony Mahardika menyatakan, pasir Lumajang memang memiliki kualitas nomor satu. ''Dalam pembangunan infrastruktur level proyek pemerintah, baik gedung, jembatan, jalan raya biasa, jalan lintas, maupun jalan tol, dokumen pengadaan di tahap awal dan pengerjaannya harus pakai pasir Lumajang,'' paparnya. (gun/c14/ano)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oh...Karena Alasan Ini Puan Desak Negara Minta Maaf Secara Resmi pada Bung Karno
Redaktur : Tim Redaksi