Selama Setahun, Kemdikbud telah Menyalurkan Bantuan Kuota Internet untuk 35, 7 Juta Orang

Sabtu, 23 Januari 2021 – 14:41 WIB
Siswa juga mendapatkan subsidi kuota internet selama menjalani Pendidikan Jarak Jauh alias PJJ. Ilustrasi Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyalurkan bantuan kuota data internet pada 2020 kepada sebanyak 35.725.387 orang.

Bantuan ini ditujukan guna meringankan beban masyarakat pendidikan baik di sekolah maupun kampus saat menggelar pembelajaran daring selama pandemi covid-19.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Bagi Penerima SK CPNS Jangan Senang Dulu, Mohon Doa untuk Rizieq, Edhy Prabowo Mengeluh

Hal ini ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Forum Merdeka 9 (FMB9) yang digelar secara virtual bertajuk "Merdeka Belajar, Transformasi Pendidikan Indonesia" di Jakarta.

"Kami berhasil mengirimkannya kepada 35 juta orang yang terdiri dari siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di seluruh Indonesia," ujar Menteri Nadiem.

BACA JUGA: Insyaallah Mahasiswa PTKI Dapat Keringanan UKT dan Bantuan Kuota Internet

Program bantuan kuota ini secara detail mencakup antara lain siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 1.920.248 siswa, pelajar Kesetaraan sebanyak 58.517, pelajar SD sebanyak 13.885.829 siswa, pelajar SMP mencapai 6.445.774 siswa, dan pelajar SMA sebanyak 3.707.110 siswa.

Kemudian untuk pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai 3.674.296, pelajar Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 70.337 siswa.

BACA JUGA: Buruan Cek, Kuota Data Internet 2 Bulan Sudah Disalurkan Kemendikbud

Selanjutnya untuk mahasiswa vokasi sebanyak 221.742 peserta didik, mahasiswa akademik sebanyak 3.661.113 orang, dosen vokasi sebanyak 15.095 orang, dosen akademik sebanyak 151.544 orang, dan guru sebanyak 1.913.782 orang.

Sebanyak 49,96 persen atau 17.848.083 penerima manfaat bantuan menggunakan operator seluler Telkomsel, 17,11 persen atau 6.112.814.

Kemudian penerima manfaat bantuan pengguna operator seluler Indosat, 17,38 persen atau 6.210.614.

Selanjutnya, penerima manfaat menggunakan operator seluler XL Axis, 10,96 persen atau 3.915.026,  operator seluler Tri, dan 4,59 persen atau 1.638.850.

Banyaknya bantuan kuota data internet tersebut, diungkap Mendikbud sebagai sejarah bantuan di sektor pendidikan terbesar pertama di Indonesia.

Pasalnya, Kemendikbud mampu mendistribusikan sebanyak 35 juta orang dalam waktu kurang dari satu tahun.

"Pertama kali dilakukan untuk mendistribusikan bantuan kuota data internet terbesar di sejarah Indonesia yang pernah terjadi," imbuhnya.

Maka itu pihaknya berharap, bantuan kuota data internet ini mampu membuat proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berjalan dengan optimal di tengah pandemi sehingga, sumber daya manusia (SDM) ke depannya dapat tetap berkualitas selama wabah virus masih merebak di tanah air.

"Ini adalah dukungan pemerintah untuk meringankan beban ekonomi untuk melaksanakan PJJ," katanya.

Selain bantuan kuota dan internet, Kemendikbud juga memberikan BOS afirmasi dan bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam bentuk bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Total sekitar 410.000 mahasiswa yang telah menerima kondisi bantuan tersebut, sehingga bisa melanjutkan kuliahnya. Hal ini demi kelangsungan sektor pendidikan dan kesuksesan program merdeka belajar.

Sementara itu, Mendikbud juga mendorong sekolah yang berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) bisa segera memulai pembelajaran tatap muka, tetapi dengan berbagai pertimbangan.

Dasar dari anjuran ini, kata Menteri Nadiem, mengacu pada keputusan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yang terakhir, yang mendelegasikan hal ini ke masing-masing pemerintah daerah.

Pemda bisa segera mengakselerasi keputusan ini, karena tidak sedikit daerah-daerah yang memang kesulitan melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Kami memberikan hak kembali ke kepada pemda. Namun, tentunya dengan persetujuan kepala sekolah dan komite sekolah," kata dia.

Seluruh pemda di level provinsi dan kabupaten punya hak untuk membuka tatap muka sekolah. Pemda,  Menteri Nadiem, bisa mengambil diskresi, di mana area- area yang mungkin relatif lebih aman dari sisi covid-19, tetapi ada juga yang sangat sulit melaksanakan PJJ.

"Jadi anjuran dari Kemendikbud adalah, apalagi di wilayah 3T atau daerah- daerah yang sangat sulit untuk melaksanakan PJJ, itu sebaiknya sekolah tatap muka segera bisa dilakukan," sambungnya.

Untuk itu, Nadiem mendorong terutama pemda di daerah 3T bisa mengakselerasi secepat mungkin untuk bisa melakukan tatap muka, karena di daerah- daerah tersebut itulah PJJ yang paling sulit dilakukan. (flo/jpnn)


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler