jpnn.com, JAKARTA - Kepedulian terhadap penderitaan etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar terus mengalir. Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) bahkan akan menempuh upaya hukum internasional.
Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI Chandra Purna Irawan menyatakan, organisasinya mengutuk keras pembunuhan atau upaya genosida terhadap muslim Rohingnya.
BACA JUGA: Habib Aboe: Jokowi Harus Gunakan Pengaruh Indonesia
Mereka juga mendesak Pemerintah untuk melakukan tindakan efektif dan meninjau ulang hubungan diplomatik guna mengatasi kekejaman yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar.
"Kami menyeru kepada seluruh Pemimpin Negara yang berada di perbatan Myanmar untuk membuka pintu perbatasan sehingga dimungkinkan muslim Rohingya menyelamatkan diri," ucap Chandra di Jakarta, Minggu (3/9).
BACA JUGA: Jokowi Diminta Panggil Pulang Dubes Indonesia Untuk Myanmar
Selain itu, KSHUMI juga mendesak Komite Hadiah Nobel untuk mencabut Penghargaan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi, salah seorang pemimpin terkemuka Myanmar yang membiarkan pembantaian muslim Rohingya.
Chandra juga menyampaikan bahwa DPP KSHUMI akan mengambil langkah-langkah hukum dan politik, antara lain melaporkan pemimpin defacto negara Myanmar dan pihak-pihak yang bertanggungjawab kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
BACA JUGA: Sepekan Kekerasan di Rakhine: 399 Tewas, 38 Ribu Mengungsi
"Melaporkan pemimpin defacto negara Myanmar dan pihak-pihak yang bertanggungjawab kepada ASEAN dan OKI untuk menekan Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingnya," tegasnya.
"Kami juga akan menyampaikan nota protes kepada Kedutaan Besar Myanmar yang berada di Jakarta," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Ada Tempat Aman Bagi Etnis Rohingya
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam