jpnn.com, JAKARTA - Pengamat pendidikan abad 21 Indra Charismiadji mempertanyakan kengototan pemerintah menggelar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022 dengan kuota fantastis, yakni sekitar 758 ribu.
Kebijakan tersebut dinilai tidak diimbangi dengan anggaran yang disiapkan pemerintah.
BACA JUGA: Guru Lulus PG Seleksi PPPK 2021 Bakal Diangkat 2023, Ribuan Honorer Terancam di-PHK
Imbasnya, guru honorer kembali mejadi korban PHP (pemberi harapan palsu).
"Kenapa sih pencitraan terus? Jujur sajalah, anggaran PPPK itu minim. Pusat mengotot Pemda ajukan formasi sebanyak-banyaknya, duitnya mana?" kata Indra Charismiadji kepada JPNN.com, Minggu (17/7).
BACA JUGA: Info Anggaran PPPK dari Kemenkeu Bikin Mata Guru Honorer Lulus PG Terbuka, Jelas Sudah
Indra melihat, dalam pengadaan 1 juta PPPK guru, pusat ingin tampil sebagai dewa penolong, tetapi Pemda yang dikasih beban.
Pusat lupa bahwa daerah sudah jera dengan seleksi PPPK 2019 dan 2021.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Menulis Sisi Lain Kematian Brigadir J: Memar di Perut, Sang Ayah Heran
Pemda diberikan tanggung jawab besar dari sisi pembiayaan. Sementara, pusat punya kewenangan besar menetapkan kuota hingga penentuan kelulusan.
"Kok pusat maunya yang enak-enak saja, ya. Giliran masalah duit Pemda dibikin kelimpungan," ujarnya.
Dia juga melihat pusat seperti lempar handuk. Pemda dibenturkan dengan guru honorernya sendiri, dengan beralasan sudah menyediakan kuota besar dan regulasi berpihak kepada pegawai non-ASN.
Indra juga mempertanyakan alasan pusat membuka rekrutmen PPPK 2022, padahal dana minim. Apakah pusat hanya jadi pengumpul data guru honorer. Begitu datanya terkumpul kemudian digunakan untuk bisnis.
"Jangan karena menterinya mantan pimpinan perusahaan ojek online lantas data guru juga digunakan untuk bisnis. Bisa dibayangkan jutaan guru akan mendaftar seleksi PPPK 2022," pungkas Indra Charismiadji. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad