jpnn.com - BANGKA – Pada beberapa kesempatan, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memastikan seluruh honorer yang masuk database BKN dan telah lulus verifikasi validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan diangkat menjadi PPPK.
Menteri Anas menyebutkan, jumlah honorer yang masuk pendataan BKN pada 2022 sebanyak 2,3 juta orang.
BACA JUGA: Info Terbaru Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK dari Menteri Anas, Penting!
Jumlah tersebut belum dikurangi dengan jumlah honorer yang lulus seleksi PPPK 2023.
Sejumlah pimpinan forum honorer mengungkapkan bahwa saat pendataan BKN tahun 2022, banyak honorer non-K2 tendik khususnya, tidak dapat masuk dalam pendataan karena ada beberapa formasi jabatan yang dihilangkan.
BACA JUGA: Pengangkatan Honorer jadi PPPK 2024, Angin Segar bagi Sopir, Semoga Dikabulkan
Nah, bagaimana nasib pegawai non-ASN atau honorer tercecer tersebut?
Pasalnya, menjelang pendaftaran PPPK 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa pada 2024 ini tidak melakukan pendataan ulang non-ASN atau honorer.
BACA JUGA: 3 Kabar Terbaru Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK, Terakhir Bikin Heran
Melalui keterangan pers 18 April 2024, BKN menyatakan pendataan honorer sudah selesai dilakukan pada Oktober 2022.
“Proses pendataan Non-ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022,” demikian keterangan pers yang disampaikan Plt. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Nanang Subandi, dikutip dari situs resmi BKN, Kamis (18/4).
Honorer Tercecer jadi Outsourcing
Terkait nasib honorer tercecer, Penjabat Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M Haris mengatakan, saat ini masih terdapat kurang lebih 3.000 tenaga kontrak di daerahnya yang tidak masuk dalam database BKN.
Haris sudah menyiapkan solusi bagi honorer tercecer dimaksud, yakni dialihkan ke tenaga outsourcing.
"Pengalihan status kepegawaian dari tenaga kontrak ke tenaga outsourcing seperti tenaga kebersihan dan penjaga malam," kata Haris saat melantik 945 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi 2023, di Sungailiat, Selasa (30/4).
Skema pengalihan status kepegawaian tersebut, kata M Haris, sudah disiapkan, dengan harapan nanti skema tersebut dapat digunakan.
Terkait 945 orang PPPK yang dilantik, terdiri dari 660 orang guru dan sisanya atau 285 orang tenaga perawat dan teknis di Pemerintah Kabupaten Bangka.
"Saya berharap seluruh PPPK yang sudah dilantik, supaya bekerja dengan maksimal guna kepentingan masyarakat. Berikan yang terbaik untuk daerah," pesannya.
Meskipun sebagai PPPK, dia menyarankan agar PPPK harus tetap disiplin dan sesuai aturan dalam menjalan tugas pengabdian kepada negara.
"Saya ingatkan jangan mudah menerima tawaran pinjaman kalau memang dianggap tidak cukup penting karena menyangkut tingkat kebutuhan," kata Haris. (sam/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu