jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko langsung merespons laporan Bupati Lingga Alias Wello yang mengaku ada penguasaan tanah secara berlebihan di daerah yang dipimpinnya.
Wello menyebut penguasaan tanah itu dilakukan oleh perusahaan dengan hanya bermodal SK menteri kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit.
BACA JUGA: Pemerintah Kucurkan Rp 1 Triliun untuk Industri Kelapa
“Saya akan turunkan tim ke Lingga untuk menyelidiki adanya permainan mafia tanah di Lingga. Itu dapat menghambat masuknya investasi,” kata Moeldoko, Jumat (23/2).
Selama ini, perusahaan mengajukan izin lokasi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan produksi.
BACA JUGA: Moeldoko dan Beberapa Menteri Cek Sarana Kesehatan di Asmat
Setelah itu, mereka meminta pelepasan kawasan hutan ke Menhut dan tanpa ganti rugi lahan milik.
Akan tetapi, sejak SK pelepasan kawasan hutan itu diperoleh tidak ada kegiatan perkebunan yang dilakukan.
BACA JUGA: Moeldoko: Hubungan Militer Indonesia dan AS Membaik
Alias mengungkapkan, salah satu perusahaan itu adalah PT CSA yang mendapatkan SK pelepasan kawasan hutan oleh Menhut tahun 2014 dengan luas sekitar 9.600 hektare.
“Namun, hingga saat ini tak ada sedikit pun kegiatan perkebunan di lokasi dimaksud di Kecamatan Lingga Utara dan Lingga Timur. Ribuan hektare lahan yang dicaplok PT CSA ini adalah milik masyarakat, tanpa ganti rugi,” terang Awe, panggilan akrab Alias.
Awe menambahkan, Kanwil Agraria dan Tata Ruang/BPN Kepri tetap memproses permohonan hak guna usaha perusahaan itu meski dia sebagai bupati menolak memberikan persetujuan.
Selain ke KSP, masalah izin yang diterbitkan Kanwil ATR/BPN Kepri untuk PT CSA tanpa persetujuan bupati juga dilaporkan ke Menteri ATR/BPN. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemuka Agama Diserang, Moeldoko Terjunkan Tim Investigasi
Redaktur & Reporter : Ragil