jpnn.com - jpnn.com - Berbagai kejanggalan dirasakan sebagian warga DKI Jakarta yang seharusnya menggunakan hak pilihnya di pilkada 15 Februari lalu.
Nama mereka tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).
BACA JUGA: Tim Anies-Sandi Apresiasi Bawaslu Rekomendasikan PSU
Salah satunya dialami Ainin Nadia, warga Kelurahan Setu - Kecamatan Cipayung (Jakarta Timur).
Nadia bersama kakak dan ibunya seharusnya sudah bisa mencoblos di TPS 18 dekat rumahnya.
BACA JUGA: KPU DKI Berjanji Benahi Tiga Hal Ini di Putara Kedua
Namun, yang terjadi, saat datang justru nama mereka disebut tidak terdaftar sebagai pemilih.
"Selama ini tidak pernah sekalipun ada masalah terkait pendataan dari RT/RW baik itu pemilu presiden atau legeslatif yang lalu. Tapi aneh sekali pilkada kali ini nama-nama kami tidakk masuk terdaftar padahal Pak RT sudah mengirimi ibu saya tanda bukti pendaftaran pemilukada September tahun lalu," ujar Nadia pada JPNN.
BACA JUGA: Calon Pantau Langsung PSU, Ini Kata KPU DKI
Kesal dengan kondisi tersebut Nadia meminta penjelasan petugas. Namun, mereka hanya diminta untuk mengisi form tambahan agar bisa mendapat surat suara.
"Dan ternyata form tambahan itu habis. Kami hanya dapat satu form. Berarti dua dari kami tidak bisa coblos," keluh Nadia.
Sementara itu, petugas di TPS memberikan jawaban berbelit-belit dan tidak bisa memberikan alasan masuk akal terkait kejadian yang dialami warganya.
"Terpaksa yang nyoblos cuma satu orang. Saya saja yang nyoblos," sambung Nadia.
Sementara itu, hal serupa dialami sejumlah warga di wilayah Slipi, Petamburan.
Mereka sudah mengantre cukup lama, tapi petugas TPS mengatakan surat suara habis.
"Gimana bisa habis, nama kami kan sudah tercatat di daftar pemilih tetap kok bisa habis," tutur salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga keturunan Tionghoa itu mengatakan, dia bersama sejumlah tetangganya akhirnya tidak bisa mencoblos karena habisnya persediaan surat suara itu.
Dia pun mencurigai ada petugas dari RT setempat yang sengaja mengelabui sejumlah warga yang menjadi peserta pemilu.
"Sebelum hari H, RTnya bilang datangnya jam 12 aja. Padahal itu kan batas-batas akhir penutupan. Pas kami datang dibilang surat suara habis. Tapi beberapa jam setelah itu, kami lihat banyak surat suara yang sisa, katanya itu surat tambahan yang baru didatangkan. Kok anehnya, mana ada surat tambahan, kan jumlah pemilihnya dari awal sudah ketahuan, gak mungkinlah surat suara habis kemudian ada tambahan secepat itu," paparnya panjang lebar.
Karena itu, dia berharap KPUD menindaktegas dugaan penyimpangan yang terjadi selama pilkada DKI Jakarta.
Ini agar pada putaran kedua pilkada DKI, warga bisa menggunakan hak pilihnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panitia: Nomor Dua....Warga: Huuuuu
Redaktur & Reporter : Natalia