jpnn.com - Dua kali rekrutmen ASN, yakni CPNS (2018) dan PPPK (2019), honorer K2 tenaga teknis administrasi (TTA) tidak mendapatkan kesempatan ikut tes. Bahkan tahun ini, banyak di antaranya yang tidak bisa ikut rekrutmen PPPK.
Mengingat, dari 147 jabatan fungsional yang bisa diisi PPPK sesuai amanat Perpes nomor 38 tahun 2020, TTA lebih banyak tidak terakomodir.
BACA JUGA: Formasi CPNS Tenaga Pendidik Dikurangi, Diisi PPPK
Mesya M, Jakarta
HATI Wakhudin, penjaga sekolah honorer K2 dari Bandung, sangat kecewa begitu membaca Perpres tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi PPPK.
BACA JUGA: Banyak Honorer K2 TTA Berijazah SMA, Tidak Bisa Daftar PPPK
Di lampiran Perpres Nomor 38 Tahun 2020 itu, dari 147 jabatan fungsional yang disebut, tidak mengakomodir tenaga kependidikan. Berbeda dengan guru, yang masuk list jabatan fungsional yang bisa diisi PPPK.
Bagi Wakhudin, itu pertanda pemerintah tidak menghargai terhadap jabatan tenaga kependidikan. Padahal pria kelahiran Brebes, 14 Februari 1977 ini sudah punya angan-angan panjang.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo: Saya Akan Laporkan ke Polisi
Bila menjadi CPNS atau PPPK, dia ingin ada penyetaraan jabatan. Artinya kalau masuk hanya mengandalkan ijazah SMA, begitu kerja empat tahun bisa urus penyesuaian jabatan dengan ijazah S1 yang dimiliki.
Wakhudin memulai kerjanya sebagai penjaga sekolah dengan berbekal ijazah SD. Saat masuk di SMPN 13 Bandung tahun 1995, ayah dua anak ini digaji Rp 20 ribu. Dia mengaku bisa masuk tanpa bantuan orang dalam.
Kebetulan sekolah butuh penjaga. Ijazah SD tidak jadi masalah bagi sekolah. Wakhudin yang tekun, bisa menikmati kenaikan gajinya dari tahun ke tahun menjadi Rp 30 ribu, Rp 40 ribu, Rp 150 ribu, Rp 650 ribu, Rp 850 ribu.
Sampai akhirnya Wakhudin bisa menikmati gaji Rp 1 juta per bulan yang dibayarkan per triwulan. Seiring meningkatnya gaji, dia pun mengikuti program paket B dan C untuk mendapatkan ijazah SMP serta SMA.
Wakhudin berbeda dengan teman-temannya yang lain. Mereka tidak tertarik ikut paket B dan C karena merasa hanya seorang penjaga sekolah.
"Masih banyak penjaga sekolah yang ijazah SD karena kan berpikir untuk apa sekolah tinggi-tinggi. Toh kerjanya hanya jaga sekolah 1x24 jam," kata Wakhudin kepada JPNN.com belum lama ini.
Wakhudin memang beda. Semangatnya untuk maju sangat membara. Begitu kantongi ijazah SMA dari program penyetaraan, dia lanjut kuliah.
Dia kuliah di LAN Bandung mengambil program studi SDM. Wakhudin terdaftar jadi mahasiswa pada 2019.
Dia berani kuliah karena merasa gajinya cukup. Apalagi istrinya, Waidah, ikut menopang ekonomi keluarga dengan berjualan di kantin sekolah.
"Alhamdulillah, istri dagang di kantin jadi bisalah bantu-bantu ekonomi keluarga. Istri juga mendukung saya kuliah biar enggak jadi penjaga sekolah terus," kata Wakhudin yang tinggal di sekolah selama 26 tahun.
Wakhudin mengaku tidak malu baru bisa kuliah lantaran kendala ekonomi. Andai pendapatan keluarganya cukup, sudah sejak lama dia kuliah sehingga bisa ikut tes CPNS maupun PPPK.
Ada kekhawatiran dia, saat menyelesaikan studinya dan mengantongi ijazah S1, formasi khusus untuk honorer K2 justru berakhir. Mengingat pemerintah menargetkan penyelesaian honorer K2 hanya sampai 2023.
Dia berharap ada perpanjangan waktu bagi honorer K2 untuk mendapatkan ijazah diploma atau sarjananya agar bisa memenuhi persyaratan menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Saya sih berharap jadi PNS makanya kuliah lagi. Mudah-mudahan pemerintah memberikan kebijakan khusus bagi honorer K2," ucap Wakhudin yang dua anaknya kini sekolah di jenjang SMA dan SD.
Tidak jauh beda dengan yang dirasakan Joko Laksono, TTA di Kota Bekasi. Cita-citanya ingin jadi PNS makanya bertahan menjadi honorer K2 sampai dimakan usia.
Di Bekasi jumlah honorer mencapai 13 ribu orang. Khusus honorer K2 sebanyak 1000 orang. Saat ini semuanya menunggu diangkat menjadi ASN.
Joko sadar, peluang bagi TTA berijazah SMA sangat kecil. Mengingat persyaratan instansi minimal diploma. Itu sebabnya dia tengah mengajukan pendaftaran ke Universitas Terbuka agar bisa kuliah sambil bekerja.
"TTA memang banyak lulusan SMA, dan tidak sedikit yang lulusan SD serta SMP. Mungkin itu yang bikin pemerintah tidak memasukkan kami dalam formasi rekrutmen CPNS 2018 dan PPPK 2019," ujarnya.
Sama seperti Wakhudin, Joko berharap ada perpanjangan waktu penyelesaian honorer K2. Jangan sampai dibatasi tahun 2023 agar ada kesempatan TTA sekolah lagi. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad