jpnn.com, KEBUMEN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan sebelum vaksin Covid-19 medis tersedia, mematuhi protokol kesehatan merupakan cara terbaik yang bisa dilakukan demi menghentikan penyebaran coronavirus.
Menurut Bamsoet, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara berkala, serta didukung pola hidup sehat dengan istirahat dan olahraga yang cukup diharapkan bisa mencegah penularan wabah tersebut.
BACA JUGA: Didukung Para Guru Besar, Syarief Hasan: Demokrat Semakin Kukuh Menolak RUU Ciptaker
"Presiden Joko Widodo pada Senin (5/10) telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19. Memberikan kewenangan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan besaran harga vaksin," ucap Bamsoet saat kunjungan reses, temu tokoh, dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis (8/10).
BACA JUGA: Hampir Seribu Kelompok Anarko yang Merusuh di Jakarta Diciduk Polisi
Perpres itu menurutnya juga mengatur pola vaksinasi, yang mencakup penetapan kriteria dan prioritas penerima vaksin, wilayah, jadwal, tahapan, dan standar pelayanan vaksinasi. Seluruh tahapan itu akan dikoordinir langsung oleh Kementerian Kesehatan.
Menurut mantan ketua DPR ini, pemerintah menargetkan vaksin Covid-19 tersedia pada awal tahun 2021. Beberapa vaksin itu sedang dikembangkan oleh Sinovac, China kerja sama dengan Bio Farma, dan sedang menjalani uji klinis tahap ketiga di Bandung.
BACA JUGA: SIMAK! Ini 7 Sikap Tegas Pemerintah Menyikapi Demo Tolak RUU Cipta Kerja
Kemudian, ada vaksin yang dikembangkan SinoPharm (Kimia Farma - G42 Uni Emirat Arab yang sedang menjalani uji coba klinis tahap ketiga di Uni Emirat Arab, serta Genexine-GX-19 (Kalbe Farma - Geixine Korea Selatan, masih melakukan uji klinis fase 1A dan 2A.
Selain itu, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan pengembangan vaksin 'Merah Putih' melalui kerja sama Bio Farma sebagai holding BUMN Farmasi yang membawahi Kimia Farma dan Indofarma dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.
"Sehingga Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin sesuai strain virus Covid-19 yang berkembang di Indonesia," tsebut legislator Partai Golkar itu.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, kerja sama antara holding BUMN farmasi yang dipimpin Bio Farma dengan pihak swasta juga diperlukan dalam menyukseskan program vaksinasi. Khususnya, dalam pengadaan cold chain equipment inventory sebagai tempat penyimpanan vaksin.
Apalagi kebutuhan vaksinasi rakyat Indonesia bisa mencapai 325 juta dosis, sementara kapasitas penyimpanan vaksin yang bisa dipenuhi BUMN hanya sekitar 123 juta dosis.
"Kerja sama Bio Farma dengan lembaga farmasi dunia, maupun pihak swasta nasional menunjukan semangat gotong royong menyelamatkan rakyat. Bangsa Indonesia patut bersyukur, di tengah perburuan berbagai negara untuk mendapatkan vaksin Covid-19, Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa mendapatkan vaksin secara cepat," jelas Bamsoet.
Wakil ketua umum KADIN Indonesia ini juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggaran mencapai Rp 21,8 triliun untuk kebutuhan vaksin Covid-19. Terbagi dalam dua tahap, Rp 3,8 triliun untuk belanja tahun 2020 dan Rp 18 triliun untuk belanja tahun 2021.
Pemerintah juga akan melibatkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk proses kehalalan vaksin Covid-19. Sesuai arahan Wakil Presiden KH Maruf Amin dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pelibatan ini tak akan menghambat proses vaksinasi.
"Masyarakat juga tak perlu mengkhawatirkan kehalalan vaksin Covid-19. Mengingat situasinya saat ini dalam kondisi darurat. Penyelamatan nyawa manusia menjadi prioritas yang tak bisa ditawar," pungkas Bamsoet.(jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam