jpnn.com - JAKARTA - Indonesia berhasil menempatkan sembilan unit pelayanan publik dalam putaran kedua ajang United Nation Public Service Award (UNPSA) 2014.
Unit Pelayanan Publik tersebut adalah LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, UPIK Kota Yogyakarta, Dinas Dukcapil Kota Surakarta, Kabupaten Luwu Utara, Pelayanan Terpadu Kabupaten Barru, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, P2T Provinsi Jawa Timur, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, dan Larasita Kantor Pertanahan Karanganyar.
BACA JUGA: PDIP Tempa Kader Muda Lewat Komunitas Juang
Asisten Deputi Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Muhammad Imanuddin mengatakan kesembilan Unit Pelayanan Publik tersebut telah diminta oleh Komite UNPSA 2014 untuk menyerahkan dua surat referensi dan dua sampai lima dokumen pendukung paling lambat 21 Februari 2014 waktu New York.
Untuk menindaklanjuti permintaan Komite UNPSA 2014 tersebut, kesembilan unit pelayanan publik tersebut diundang untuk mengikuti rapat dan monitoring pada 18 Februari 2014 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
BACA JUGA: Atut Diduga Punya Dua Pulau, KPK Tunggu Laporan Masyarakat
“Tujuannya untuk memastikan, bahwa persyaratan tersebut dapat dipenuhi kesembilan unit pelayanan publik tersbut,” tambah Imanuddin.
Apabila terdapat kesulitan, KemenPANRB bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, GIZ dan KINERJA USAID siap membantu mereka secara all out.
BACA JUGA: Kejaksaan Tangkap Mantan Bupati Demak di Persembunyian
Indonesia telah mengikuti kontes dunia UNPSA dalam tiga tahun terakhir, namun umumnya sudah gugur di tahap pertama. Terakhir Media Centre Kota Surabaya masuk sampai babak kedua. Untuk kontes UNPSA 2014 ini, Indonesia mengirimkan 19 unit pelayanan publik namun yang lolos sebanyak sembilan unit pelayanan publik untuk dalam putaran kedua.
Tahun 2014 ini UNPSA membagi dalam empat katagori, yaitu, perbaikan pemberian pelayanan publik, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, promosi pendekatan pemerintahan dalam pengembangan sistem informasi, dan resposive gender dalam pemberian pelayanan.
Dalam berbagai kesempatan, WamenPANRB Eko Prasojo mengatakan, sebenarnya inovasi pelayanan publik Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Kelemahan kita adalah dalam penyusunan proposal yang kurang fokus, kurang jelas, dan kurang terarah sesuai dengan persyaratan yang diminta, sehingga kurang meyakinkan juri yang menilai. “Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menang, sehingga akan mengangkat nama Indonesia di dunia internasional,” ucap Eko Prasojo menambahkan. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Posko Caleg Ditembaki, NasDem Merasa Diintimidasi
Redaktur : Tim Redaksi