jpnn.com - JAKARTA - Polda Metro Jaya mendapatkan bantuan personel dari sembilan polda lain untuk pengamanan sidang putusan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi MK. Jumlahnya sebanyak sekitar 2.100 personel.
Kapolda Metro Jaya Irjen Dwi Priyatno mengatakan dalam pengamanan itu akan menerapkan sistem hingga ring empat. "Ada BKO dari sembilan polda," kata Kapolda kepada wartawan di markasnya, Selasa (19/8).
BACA JUGA: Menteri Kehakiman Australia Sambangi KPK
Dia menjelaskan, pengamanan juga akan dilakukan dengan sistem terbuka dan tertutup. "Mulai besok kita sudah mulai ring tiga dan empat. Kita statusnya siaga satu," kata bekas Kapolda Jawa Tengah, ini.
Dia mengatakan, Polda akan tetap mengawal jalannya persidangan. Polda tak ikut campur soal apapun putusan MK nanti. "Keputusan MK kan tidak tergantung banyaknya orang yang datang. Tapi, tergantung bukti-bukti," ujarnya.
BACA JUGA: Sudah 331 Kada Tersangkut Hukum
Selain MK, sejumlah objek vital juga akan diberikan pengamanan oleh MK. Termasuk sentra ekonomi, dan objek lainnya. "Kita mencegah massa yang akan berbuat rusak," paparnya.
Ia mengatakan akan menindak tegas jika ada yang mulai anarkis. Tindakan itu tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
BACA JUGA: 331 Kada Tersangkut Hukum dan 94,64 Persen Pecah Kongsi
Kapolda pun mengimbau agar masyarakat tenang dan tidak diprovokasi. "Apapun yang diputuskan MK, kita hormati dan jaga semua keamanan agar pembangunan tetap terjaga," ujar Kapolda.
Terpisah, Waka Polda Metro Jaya Brigjen Sudjarno mengatakan bahwa bantuan sekitar 2.100 personel itu terdiri dari Polda Bengkulu, Lampung, Jawa Timur dan lain-lain. "Itu bisa memback up," katanya di markasnya. Dia mengatakan mulai hari ini pasukan itu berdatangan. Nantinya mereka membackup dan di bawah kendali Kapolda Metro Jaya. "Kita mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya," ujarnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto menjelaskan bahwa objek vital yang turut diamankan antara lain bandar udara, terminal, PLTU, kantor-kantor pemerintah, istana negara, pertamina dan lainnya. "Itu bagian dari kontijensi apabila diperlukan," kata Kabid di markasnya, Selasa (19/8). Menurutnya, di MK disiapkan 3500 personel pada ring satu hingga empat
Ia menambahkan pengamanan dilakukan seperti saat polisi mengamankan Komisi Pemilihan Umum saat pengumuman hasil rekapitulasi beberapa waktu lalu.
"Sama seperti keputusan kpu, kita perlakukan keputusan yang sama. Pakai sistem ring maupun sistem kontigensi," kata Rikwanto. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakini Hakim MK Tak Berani Macam-macam di Sengketa Pilpres
Redaktur : Tim Redaksi