jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia mempertanyakan motif gugatan sekelompok orang mengtasnamakan warga Rembang, JawaTengah, terhadap keberadaan pabrik Semen Indonesia di wilayahnya.
Menurut dia, apakah gugatan penolakan yang dilakukan warga benar-benar karena persoalan lingkungan yang tidak sesuai mekanisme atau adanya motif lain kemudian ditunggangi kepentingan bisnis.
BACA JUGA: Ada Proyek Pembangkit Mangkrak 34 PLTU, Sofyan Basir Diduga Tahu
"Saya melihat masalah Semen Indonesia di Rembang tidak sesederhana seperti yang disuarakan masyarakat penolak saja. Saya kenal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah orang yang cakap. Saya merasa ada indikasi dari kelompok bisnis lain yang memanfaatkan atas nama rakyat untuk menguasai semen di Indonesia," tutur Bahlil di Jakarta, Selasa (15/11).
Bahlil mengungkapkan, bila memang indikasi tersebut benar, maka kalangan pelaku usaha nasional dan pemerintah Indonesia harus menjaga asetnya dari persaingan bisnis yang tidak sehat.
BACA JUGA: Harga Truk Kompetitif, Tata Motors Pede Bersaing
"Semen Indonesia itu kan BUMN, milik negara. Jangan sampai kita terjebak oleh provokasi yang ditunggangi kepentingan usaha lainnya dengan memanfaatkan rakyat," ujar Bahlil.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) pada 5 Oktober lalu telah mengabulkan gugatan sekelompok orang mengatasnamakan warga Rembang.
BACA JUGA: Genjot Kredit Perbankan, OJK Siapkan Paket Inisiatif
Materi gugatan terkait izin lingkungan pabrik Semen Indonesia yang berada di Rembang.
Dia berpendapat, masalah lingkungan seperti disampaikan warga dalam gugatan, sebelumnya bisa saja diselesaikan melalui pembicaraan oleh kedua pihak untuk mencari solusinya.
"Jangan langsung main tabrak saja, gugat sana sini. Bisa dibicarakan agar pabrik Semen Indonesia tetap beroperasi dan warga tidak dirugikan," kata Bahlil.
Bahlil menyayangkan jika nantinya pabrik Semen Indonesia di Rembang gagal beroperasi, maka dapat membuka peluang pihak swasta menggantikan posisi BUMN yang merupakan milik negara.
Dia meminta pemerintah berpihak pada kepentingan ekonomi nasional sebab rakyat juga akan sejahtera dengan terlaksananya industri milik negara.
"Dampak lainnya dengan adanya kasus Semen Indonesia di Rembang, apalagi sampai terhambat, akan mengganggu target investasi. Saya berharap masalah yang dialami Semen Indonesia adalah yang pertama dan terakhir untuk industri BUMN," ujar Bahlil.
Kabarnya, pabrik Semen Indonesia telah merampungkan proses pembangunan mencapai 95 persen dan diharapkan 2017 bisa beroperasi.
Pabrik Semen Indonesia di Rembang menempati areal lahan seluas 55 hektare dan diperkirakan mampu berproduksi hingga 130 tahun.
Investasi pabrik Semen Indonesia di Rembang mencapai Rp 4,5 triliun dan mayoritas dimiliki oleh bangsa Indonesia. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 80 Persen Tindak Pidana Perbankan Terjadi di BPR
Redaktur : Tim Redaksi