jpnn.com - JAKARTA - Utang pemerintah sudah mencapai Rp 230,7 triliun hingga semester pertama 2016. Jumlah itu 1,83 persen dari produk domestik bruto. Juni lalu, total utang pemerintah pusat bertambah Rp 39,38 triliun menjadi Rp 3.362,74 triliun.
Utang itu berasal dari penarikan pinjaman Rp 739,99 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp 2.622,75 triliun.
BACA JUGA: Indonesia Pasar Ketiga Terbesar Bagi Piaggio
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengungkapkan, pemerintah menerbitkan SBN senilai Rp 59,46 triliun pada Juni lalu. Penerbitan SBN pada Mei 2016 mencapai Rp 2.563,29 triliun.
Setidaknya ada sepuluh negara sebagai pemasok utang bilateral Indonesia Rp 340,64 triliun. Di antaranya, Jepang, Perancis, Jerman, Korea Selatan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Berikutnya adalah Australia, Spanyol, Rusia, dan Inggris.
BACA JUGA: Pertamina Segera Kuasai Perusahaan Minyak Prancis
Selain itu, terdapat pinjaman multilateral Rp 347,06 triliun dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Bank Investasi Eropa (EIB), dan Nordic Investment Bank (NIB).
Utang pemerintah pusat yang bersumber dari penerbitan SBN senilai Rp 2.622,75 triliun. Perinciannya, utang denominasi valuta asing Rp 715,44 triliun dan SBN denominasi rupiah Rp 1.907,31 triliun.
BACA JUGA: Ini Hambatan Utama Tax Amnesty
Robert menegaskan, utang pemerintah pusat digunakan untuk kegiatan produktif. Yakni, membangun infrastruktur proyek jalan, jembatan, dan konstruksi lain. Kebutuhan belanja pegawai dipenuhi dari pajak.
’’Kami berupaya mengurangi utang. Opsinya, mengurangi pengeluaran atau menambah penerimaan pajak. Karena itu, reformasi di pajak sangat penting,’’ ujarnya. (ken/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2 Jagoan Baru Tata Motors Siap Mengaspal
Redaktur : Tim Redaksi