jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA kembali mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Bu Risma mengajukan perpanjangan program bantuan sosial tunai (BST) yang akan berakhir pada April 2021.
Sebab, dia mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam pernyataan terbarunya mengisyaratkan BST 2021 masih bisa diperpanjang. Menurutnya, ini juga melengkapi pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebelumnya juga telah mengisyaratkan hal serupa.
BACA JUGA: Anggaran Bantuan Sosial Tunai Hanya Sampai April 2021, Berikut Penjelasan Bu Risma
Hidayat menyatakan Risma sudah dapat sinyal positif dari Kemenko PMK dan Kemenkeu, serta mendapatkan dukungan DPR RI dan rakyat untuk mengajukan proposal perpanjangan program BST.
“Sehingga seharusnya tidak relevan lagi alasan tidak ada anggaran untuk tidak mengajukan perpanjangan bantuan sosial tunai tahun 2021 ini," kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (26/4).
BACA JUGA: Program BST Harus Diperpanjang untuk Menggenjot Konsumsi Masyarakat
Anggota Komisi VIII DPR RI membidangi urusan sosial ini menjelaskan dampak negatif bila BST dan sejenisnya tidak dilanjutkan.
Laporan Unicef dan Badan Kebijakan Fiskal yang dikeluarkan Maret 2021 memperlihatkan lebih dari 70 persen rumah tangga nasional akan bertambah miskin apabila paket bantuan darurat termasuk BST tidak dilanjutkan selama 2021.
BACA JUGA: BST untuk Rakyat Miskin Dicabut, Pemerintah Malah Menyubsidi Orang Kaya
Sebagian besar masyarakat akan mengalami kehilangan kesejahteraan bersih apabila bantuan dicabut, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan berada di wilayah perdesaan.
Pencabutan bantuan sosial juga akan meningkatkan kesenjangan, karena pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan lebih banyak menguntungkan kalangan berpenghasilan tinggi melalui berbagai stimulus pemulihan sektor jasa dan manufaktur.
Apalagi, berdasar data Badan Pusat Statitisk (BPS) pada Februari 2021, jumlah warga miskin di Indonesia sudah bertambah 2,6 juta jiwa.
Wakil ketua Majelis Syura PKS ini mengingatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kuartal 1-2021 berdasarkan keterangan Kemenko Perekonomian masih di kisaran minus 0,3 persen-0,5 persen. Padahal, dalam periode tersebut program BST masih dijalankan.
Artinya, lanjut HNW, jika program tersebut dihentikan, maka sektor konsumsi yang menyumbang 57 persen product domestic bruto (PDB) akan makin sulit bangkit, sehingga berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya.
Menurut sosok yang karib disapa HNW itu, anggaran yang dibutuhkan untuk memperpanjang BST hingga akhir tahun hanyalah Rp 24 triliun.
Jumlah ini tentu relatif kecil dibandingkan total anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang hampir Rp 700 triliun.
Oleh karena itu, lanjut dia, semestinya program BST bisa dilanjutkan dengan skema bagian dari program PEN.
Sebab, manfaat program BST terbukti efektif menggerakkan ekonomi rakyat terdampak Covid-19, dan berkontribusi mencegah peningkatan kemiskinan dan kesenjangan akibat corona.
“Jadi, dari sisi mikro (kondisi masyarakat) dan makro (perekonomian RI) bantuan sosial tunai masih sangat penting untuk dilanjutkan. Saya menerima banyak aspirasi dari warga, mereka menolak pencabutan bantuan sosial tunai itu,” kata Hidayat.
Selain itu, lanjut Hidayat, dengan sinyal positif dari menko PMK dan Kemenkeu serta fakta adanya anggaran ditambah realita kebutuhan rakyat di lapangan serta sesuai dengan sumpah jabatannya, maka Risma harusnya bertindak memperjuangkan BST.
“Mensos Risma seharusnya tergerak hati nuraninya untuk tak menghentikan program bantuan sosial tunai dan segera memperjuangkan keberlanjutan program ini dengan mengajukan proposal dan blusukan kepada Kementerian Keuangan, Kemenko PMK atau bahkan ke Presiden (Jokowi),” pungkas Hidayat. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy