jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengharapkan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) bisa mengambil keputusan atas lima isu krusial yang selama ini belum disepakati. Sebab, tahapan Pemilu 2019 akan segera dimulai dan memerlukan UU baru.
Rencananya, tahapan Pemilu 2019 akan dimulai pada Oktober mendatang. Karenanya, RUU Pemilu harus sudah disetujui pada 20 Juli mendatang. “Mudah-mudahan berjalan kondusif," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).
BACA JUGA: Yusril Nilai Jalan Tengah Presidential Threshold Tetap Inkonstitusional
Agus menambahkan, justru pengambilan keputusan biasanya buntuk bukan karena ada perbedaan di DPR. Sebab, persoalannya justru sering ada pada pihak pemerintah.
Jika ada perbedaan di DPR, antar-fraksi bisa mencari jalan keluar dengan musyawarah atau voting. Namun, ketika pemerintah bertahan, maka persoalannya tak bisa dituntaskan melalui voting.
BACA JUGA: Ini Skenario Yusril Jika UU Pemilu Tetap Memuat Presidential Threshold
“Kalau tidak satu suara idengan pemerintah kan tidak bisa divoting. Karena undang-undang kan harus disetujui oleh mayoritas DPR RI dengan pemerintah," tutur politikus Partai Demokrat itu.
Dari lima isu krusial dalam RUU Pemilu, hal yang paling menonjol adalah perdebatan angka presidential threshold. Opsi yang ada adalah nol persen, 10-15, atau 20-25 persen.
BACA JUGA: Banyak Partai Mulai Melunak soal Presidential Threshold
Agus pun berharap hari ini ada kesepakatan dan solusi. "Sehingga presidential threshold bisa ditetapkan dan memberikan kesepahaman bagi seluruh unsur, baik itu masyarakat, fraksi dan pemerintah," harapnya.(dna/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tinggal Demokrat yang Ngotot Presidential Threshold Nol Persen
Redaktur : Tim Redaksi