jpnn.com, JAKARTA - Tanggal 20 Juli akan menjadi penentu berlarutnya pembahasan RUU Pemilu. Perkembangan perdebatan soal presidential threshold, tinggal Partai Demokrat yang masih ngotot dengan ambang batas presiden nol persen.
Voting menjadi pilihan terakhir jika tidak ada kata sepakat diantara partai di parlemen.
BACA JUGA: Tinggal Demokrat yang Ngotot Presidential Threshold Nol Persen
Sebelumnya, sikap fraksi-fraksi terbagi dalam dua kubu. Yaitu, pendukung ambang batas 20 – 25 persen dan ambang batas nol persen. Namun, kondisi itu berubah.
Menjelang pengambilan keputusan pada 10 Juli dan paripurna 20 Juli nanti, banyak partai yang semakin melunak.
BACA JUGA: CATAT! Mendagri Tak Akan Mengubah Sikap Tentang Presidential Threshold
Selain PAN dan Partai Gerindra yang siap melakukan negoisasi dan bisa menerima jalan tengah, beberapa partai lain juga bersikap yang sama.
PKB misalnya, partai yang diketuai Muhaimin Iskandar itu siap mendukung jalan tengah, yaitu ambang batas 10 – 15 persen.
BACA JUGA: Mendagri Tjahjo Kumolo: Dana Bantuan Parpol Diaudit BPK
“Sebelumnya, kami kan ingin presidential threshold sama dengan parliamentary threshold 5 persen,” terang Siti Masrifah, anggota pansus RUU Pemilu dari Fraksi PKB kepada Jawa Pos kemarin (8/7).
Menurut dia, angka itu bisa menjembatani antara nol persen dan 20 – 25 persen. Jangan sampai terjun bebas menjadi nol dan jangan pula terlalu tinggi sampai 20 persen.
Jadi, kata dia, angka 10 persen merupakan pilihan yang tepat. Ia berharap, jalan tengah itu menjadi pertimbangan dan sebagai keputusan dalam pansus.
PPP juga siap mengikuti jalan tengah. Sebelumnya, Partai Kakbah mengusung ambang batas pencalonan presiden nol persen.
Namun, melihat dinamika politik yang terjadi di pansus, partai itu pun bisa menerima angka 10 – 15 persen. “PPP siap berkompromi soal presidential threshold,” terang anggota pansus dari Fraksi PPP Achmad Baidowi.
Legislator asal Madura itu mengatakan, partainya siap menghadapi setiap kemungkinan, jika ambang batas itu disepakati melalui musyawarah mufakat, pihaknya sangat siap.
Namun, tutur dia, jika gagal diputuskan dan harus melalui voting dalam paripurna, fraksinya suap mengikuti voting.
PKS yang sebelumnya mengusung ambang batas presiden nol persen juga condong terhadap jalan tengah.
Sutriyono, anggota pansus dari Fraksi PKS mengatakan, selama ini pembahasan yang dilakukan terjadi kompromi ke angka 10 – 15 persen. “Kami masih menunggu pertemuan dan lobi-lobi selanjutnya,” terang dia.
Dia memang tidak menyebutkan angka pasti. Sutriyono berharap ada titik temu dalam isu krusial itu. Tentu, setiap partai harus tetap menghargai semua argumentasi logis dan yuridis.
Ia belum bisa memastikan sikap partainya sebelum dilakukan pertemuan lanjutan yang akan digelar 10 Juli mendatang.
Partai Hanura juga dengan tegas mengusung jalan tengah. Angka 10 – 15 persen merupakan pilihan yang tepat.
Rufinus Hotmaulana Hotauruk, anggota pansus dari Fraksi Partai Hanura mengatakan, dia mengajak partai lain untuk bisa menerima jalan tengah. “Ambang batas tetap diperlu untuk memilih presiden yang baik,” tutur dia.
Sementara itu, PDIP, Partai Nasdem dan Partai Golkar masih tetap dengan angka 20 – 25 persen. “Kami sepakat dengan pemerintah,” terang Johnny G Plate, anggota pansus dari Fraksi Partai Nasdem.
Rambe Kamarul Zaman, anggota pansus dari Partai Golkar juga menegaskan, pihaknya mendukung pemerintah. Jika pemerintah bisa menerima angka 10-15 persen, pihaknya juga akan ikut.
Dari 10 Fraksi di DPR hanya Partai Demokrat yang sampai sekarang masih bersikukuh dengan ambang batas nol persen.
“Sikap kami masih sama, nol persen,” terang Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman kepada Jawa Pos kemarin. (lum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presidential Threshold, Muncul Opsi Jalan Tengah
Redaktur & Reporter : Soetomo