jpnn.com, JAKARTA - Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau biasa disapa Yenny Wahid, cicit pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari mengapresiasi jiwa besar, komitmen, dan respons cepat yang ditunjukkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim terhadap polemik Kamus Sejarah Jilid I.
Apalagi, penyusunan konten Kamus Sejarah Jilid I sesungguhnya tidak dilakukan di era Nadiem.
BACA JUGA: Mas Nadiem: Saya Menghormati KH Hasyim Asyari
Menurut Yenny, kamus yang menjadi perdebatan itu keluar sebelum Nadiem Makarim menjadi menteri, sehingga tidak berada dalam supervisinya.
“Saya mengapresiasi Pak Nadiem memberi respons cepat menyikapi masalah ini," kata Yenny kepada media, Rabu (21/4).
BACA JUGA: Mendikbud Dorong PTM Terbatas Sebelum Juli 2021
Yenny memberikan apresiasi karena Nadiem telah memberikan klarifikasi dan penegasan akan komitmen untuk terus memasukkan tokoh-tokoh yang punya jasa besar dalam proses perjalanan bangsa dalam materi pembelajaran siswa.
Yenny menjelaskan, KH Hasyim Asy’ari memiliki jasa yang sangat besar. Salah satunya mengobarkan Resolusi Jihad yang berperan besar dalam keberhasilan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda.
BACA JUGA: Pertemuan Megawati dan Nadiem Dikaitkan Isu Reshuffle, Hasto PDIP Bereaksi Begini
Putri KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) ini menilai Nadiem memiliki semangat dan komitmen untuk terus mengedepankan penghormatan terhadap jasa-jasa para tokoh bangsa. Ia pun berharap respons tersebut segera diikuti dengan langkah nyata berupa perbaikan penyusunan sejarah melalui proses yang lebih transparan dan partisipatif.
Yenny menyarankan, Kemendibud segera menarik draf yang sudah telanjur beredar dan melakukan revisi kontennya. Disisir lagi semua konten-kontennya apakah ada yang bertentangan dengan konteks sejarah Indonesia.
"Apakah ada penghilangan atau omisi aktor-aktor sejarah kita yang penting tidak masuk di dalamnya. Atau justru ada memasukkan tokoh-tokoh yang sebenarnya musuh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,“ tegas Yenny.
Dia melanjutkan, proses kurasi konten nantinya bisa melibatkan para sejarawan. Masyarakat juga diberikan akses untuk berpartisipasi meneliti konten kamus tersebut. Dengan demikian, publik bisa menyumbangkan input, saling mengoreksi dan terbangun proses transparansi yang tidak terjebak kepada pendekatan birokratis.
"Setelah revisi, pemerintah bisa segera menerbitkan dan menyampaikan kepada publik kamus dengan naskah dan konten yang resmi," tandasnya.
Melalui video di akun media sosial pribadinya, Nadiem Makarim sebelumnya mengungkapkan bahwa kamus sejarah tersebut disusun pada 2017 alias sebelum dia menjabat.
“Begitu dengar isu ini, saya sebagai Mendikbud mengambil langkah konkret menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk segera menyelesaikan permasalahan,” tegasnya. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nama KH Hasyim Asy’ari dan Gus Dur tidak Masuk Kamus Sejarah, Jazilul Fawaid Bereaksi Keras
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad