jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengharapkan pemerintahan Prabowo Subianto menyeriusi upaya pembenahan sistem dan kinerja para abdi negara.
Menurut Anas, kinerja birokrasi harus benar-benar berdampak bagi publik.
BACA JUGA: MenPAN-RB Ungkap Instruksi Jokowi soal Jadwal ASN Pindah ke IKN, Siap-Siap Saja
Anas menyampaikan hal tersebut saat bedah bukunya yang berjudul ‘Anti-Mainstream Bureaucracy; Strategi & Seni Mentransformasi Birokrasi’ di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (10/10).
“Visi dan misi Asta Cita 32 presiden terpilih (Prabowo, red) penting untuk mendorong birokrasi berdampak,” ujar Anas dalam bedah buku yang dihadiri sejumlah menteri dan para pimpinan lembaga tinggi negara itu.
BACA JUGA: MenPAN-RB Ingatkan ASN yang Pasangannya Maju Pilkada
Asta Cita 32 yang dimaksud Anas ialah ide Prabowo tentang reformasi tata kelola pemerintahan. Pada Pilpres 2024 lalu, ketua umum Partai Gerindra itu mengusung visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Adapun misi untuk mencapai visi itu dituangkan ke dalam Asta Cita yang berisi delapan program kerja. Salah satu programnya ialah memperkuat reformasi birokrasi yang tertuang pada poin ke-7 Asta Cita.
BACA JUGA: Kemensos Borong 7 Penghargaan Atas Inovasi Pelayanan Publik dari KemenPAN-RB
Dalam uraian poin ke-7 Asta Cita dipaparkan tentang reformasi tata kelola pemerintahan. Tawaran program yang disodorkan Prabowo dalam rangka reformasi birokrasi ialah digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.
Menurut Anas, ada dua kunci penting bagi birokrasi agar layanan dan manfaatnya berdampak bagi publik.
“Kuncinya di pelayanan dan kecepatan,” tuturnya.
Anas juga menyinggung soal digitalisasi. Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menegaskan digitalisasi yang tujuannya baik jangan sampai membingungkan publik.
“Masalahnya, setiap ada aplikasi baru (dari pemerintah), rakyat malah binung,” katanya.
Oleh karena itu, Anas menyatakan kebutuhan masyarakat harus menjadi orientasi digitalisasi di birokrasi.
“Pengembangan layanan digital pemerintahan harus berbasis kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Pakar manajemen Yuswohadi yang hadir sebagai pembahas pada bedah buku itu mengatakan birokrasi tidak boleh bekerja biasa-biasa saja. “Kalau biasa saja tidak ada terobosan,” ucapnya.
Yuswohadi mengaku telah mengamati cara Anas menangani birokrasi sejak politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjadi bupati Banyuwangi periode 2010-2015 dan 2016-2021.
Menurut Yuswohadi, kinerja Anas telah terbukti. Namun, dia menilai waktu dua tahun bagi Anas untuk membenahi birokrasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sebenarnya belum cukup.
“Sayang, Pak Anas ini cuma dua tahun (menjadi MenPAN-RB sejak 7 September 2022, red), semestinya bisa lima tahun lagi,” harap Yuswohadi.(esy/jpnn.com)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad