Semoga Rekonsiliasi Bukan untuk Bagi-bagi Kursi

Senin, 24 Juni 2019 – 18:11 WIB
SALING HORMAT: Joko Widodo (kiri) bersama Prabowo Subianto (kanan) dan Ketua KPU Arief Budiman dalam Debat Capres di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3). Foto: Ricardo/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar tentang rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin dengan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno terdengarkian santer. Info yang beredar menyebut pembicaraan soal rekonsiliasi sudah menyangkut bagi-bagi kursi alias power sharing.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjen PAN) Saleh Partaonan Daulay yang berada di kubu Prabowo - Sandi menyatakan, rekonsiliasi bukan untuk parpol, namun demi kepentingan bangsa dan negara. “Kalau masih terus-terusan ribut, maka tidak akan selesai dan kapan mewujudkan harapan masyarakat,”  katanya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

BACA JUGA: Moeldoko: Janganlah, Mau Apa Lagi?

Hanya saja, kata Saleh, rekonsiliasi tidak harus dibarengi power sharing. Menurut dia, sudah menjadi tugas parlemen melakukan pengawasan kepada pemerintahan, baik dalam melaksanakan pembangunan maupun menjalankan undang-undang.


Saleh P Daulay. Foto: dokumen JPNN.Com

BACA JUGA: Harap Tenang! Hakim MK Majukan Jadwal RPH Sengketa Pilpres 2019

Legislator PAN itu menegaskan, pemerintah harus dikritik jika menjalankan hal tidak benar. Sebaliknya, parlemen semestinya mendukung jika pemerintah bertindak benar.

“Tidak mesti ada power sharing. Untuk mereka yang menang mungkin ada power sharing, tetapi yang lain kan tidak mesti power sharing,”  ujarnya.

BACA JUGA: Kubu Jokowi akan Sujud Syukur Usai Putusan MK

Dia menambahkan, kunci oposisi yang konstruktif harus dijaga karena tanpa hal tersebut pemerintahan terlalu kuat sehingga tidak ada yang mengoreksi sama sekali dan menyampaikan sesuatu yang berbeda. “Jadi, jagalah karena pasti ada yang oposisi. Saya tidak tahu partai mana yang memutuskan,” ungkap Saleh lagi.

Kendati demikian, kata Saleh, PAN belum berbicara soal rekonsiliasi. Sebab, partai pimpinan Zulkifli Hasan itu menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perselisihan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Saleh pun mengharapkan MK memberikan putusan terbaik bagi bangsa. “Setelah itu, baru ada masa bangsa kita terutama partai-partai politik yang lolos parlemen melakukan rekonsiliasi karena tugas ke depan harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” jelasnya.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasib Koalisi 02 Tergantung Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2019


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler