jpnn.com - JAKARTA – Tidak menentunya kebijakan pemerintah tentang perpanjangan kontrak karya, membuat isu tentang PT Freeport Indonesia sangat liar. Akibatnya, mengesampingkan tujuan sebenarnya dari operasional PT Freeport di Indonesia yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sesuai UUD 1945, yakni kesejahteraan rakyat.
“Saya mendesak Presiden untuk menolak perpanjangan ijin operasional PT. Freeport Indonesia dan menyiapkan anak bangsa mengelola pertambangan emas dan tembaga di Timika, Papua,” tegas Senator atau Anggota DPD dari Provinsi Papua Barat, Mervin Sadipun Komber, Senin (30/11) dini hari.
BACA JUGA: Tahun Depan Korpri Dihapus
Menurut Mervin, Presiden Jokowi harus menyampaikan penolakan perpanjangan ijin operasional PT Freeport dari sekarang agar mempunyai cukup waktu untuk proses pengambil-alihan operasional penambangan tersebut.
“Ini saatnya kita manfaatkan kekayaan kita untuk kemajuan Tanah Air. Saya tidak setuju metode pengambilan saham atau apapun, karena 40 tahun operasional PT Freeport di Papua tidak memberikan efek lebih bagi rakyat Indonesia terutama yang berada di Tanah Papua,” ucap Mervin.
BACA JUGA: Sejak Awal, Rini dan Sudirman Tak Masuk Rencana PDIP
“Hanya satu kata, Presiden Tolak Perpanjangan Kontrak Pt Freeport,” tegas Mervin.(fri/jpnn)
BACA JUGA: Hari Ini Kejagung Jadwalkan Periksa Tengku Erry
BACA ARTIKEL LAINNYA... Moratorium Penerimaan CPNS Hingga 2019
Redaktur : Tim Redaksi