JAKARTA – Senator dari Provinsi Maluku yang baru saja terpilih dalam Pileg 9 Juli lalu, Dr Nono Sampono S.Pi Msi sangat mendukung gagasan dan rencana presiden terpilih Joko Widodo yang akan mewujudkan poros maritim di dalam Negara Kesatuan RI.
Dalam perbincangannya dengan wartawan, Nono mengatakan poros maritim merupakan visi besar atas sebuah cita-cita bagaimana Indonesia yang ingin dibangun.
Gagasan poros maritime, kata Nono, menjadi sebuah seruan besar untuk kembali ke jati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan yang mana kejayaan kerajaan di Nusantara seperti Majapahit dan Swijaya adalah kejayaan di laut.
Dia menyontohkan, negara-negara besar dan maju seperti AS, RR China, atau Jepang sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pengganggu atas kepentingannya di lautan. Negara-negara besar itu sangat memproteksi lautnya dan semua kepentingannya di laut.
”Lihat saja Amerika Serikat, dimana pun kapalnya di laut di dunia ini mendapat gangguan, negeranya langsung mengirim armada lautnya untuk melindunginya, termasuk Tiongkok yang sangat memproteksi lautannya dan kepentingannya di laut,” terang Nono yang doktor ilmu kelautan ini, Sabtu (23/8) di Jakarta.
Purnawirawan Letjend Marinir ini menyayangkan pemerintah Indonesia yang selama ini kurang maksimal dalam memproteksi lautannya dan kurang maksimal dalam mengelola potensi lautnya.
BACA JUGA: Pansus Pilpres Tak Punya Makna
”Padahal kalau kita maksimal memproteksi dan maksimal dalam pengelolaan potensi lautan kita, maka hasilnya enam kali dari APBN kita setiap tahun, sekitar 12 ribu triliun setiap tahun yang dihasilkan dari lautan kita,” terang Nono yang pernah ikut dalam pertaruanbgan Pilkada DKI 2012 berpasangan sebagai cawagub dari Alex Noerdin.
Dia menambahkan, 70 persen potensi ekonomi Asia Pacifik ada di lautan, dan 60 persennya ada lautan milik Indonesia. Lantas mengapa Indonesia terkesan sangat sulit memproteksi lautannya secara maksimal, menurutnya saat ini terlalu banyak aturan dan undang-undang yang tumpang tindih.
Nono menyontohkan, saat ini ada 19 undang-undang yang memuat soal kelautan, dengan 11 institusi negara yang bertugas mengamankan laut.
Sementara tetangga Indonesia, Australia untuk memproteksi lautnya hanya menugaskan satu institusi dengan satu undang-undang.
BACA JUGA: RS Diduga Mark Up Tagihan INA CBGs
”Bayangkan repotnya untuk misalnya sebuah pengamanan saja harus aparatur dari 11 institusi yang melakukan rapat dengan acuan belasan undang-undang itu, sedangkan di Australia cukup satu lembaga saja,” beber mantan Komandan Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL ini.
Dia menegaskan, kalau kesadaran tentang potensi raksasa kelautan Indonesia sudah ada, sedangkan komitmen untuk memaksimalkan potensi kelautan serta menjaganya juga sudah disampaikan. ”Jadi sekarang ini tinggal melakukan langkah nyata dan menjaga konsistensinya. Dan DPD harus mengambil peranan penting dalam hal itu,” tutur Nono.
Dalam kesempatan itu, ia menyinggung kenapa dirinya terkesan ”ngotot” terjun ke politik, setelah gagal dalam Pilkada DKI 2012, lantas gagal menjadi calon gubernur dalam Pilkada Muluku 2013. Dia ikut mendaftar sebagai calon anggota DPD dari Maluku dalam Pileg 2014, akhirnya terpilih sebagai senator dengan hasil suara 65.189 suara.
Menurut Nono, dirinya pensiun tahun 2011 di usia 58 tahun, namun dirinya merasa masih sangat sehat dan bugar. Ia pun tertarik terjun di dunia politik, karena ada visi dan cita-citanya untuk mengangkat potensi kelautan, selain yang utama memperjuangkan rakyat di kampung halamannya di Maluku.
Nono juga menegaskan, kalau dirinya masuk ke politik tak akan nimbrung mencari nafkah di politik.
”Gak akan pernah saya nimbrung cari nafkah di politik, gak akan pernah itu. Sejak pensiun saya ini bekerja di berbagai perusahaan, bukan sebagai komisaris, tapi benar-benar bekerja sebagai eksekutif, dan gaji saya di beberapa perusahaan itu sudah lebih dari cukup untuk menafkahi sekeluarga,” pungkas mantan Komandan Paspapmres Presiden Megawati ini. (ind)
BACA JUGA: Baru Empat Instansi Siap Terima Pelamar CPNS
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhaimin Belum Diajak Jokowi Bahas Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi