Senator Filep Mendukung Bupati Sorong Lawan 3 Perusahaan Sawit

Selasa, 31 Agustus 2021 – 09:54 WIB
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma bersama warga tokoh masyarakat Papua Barat. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Kasus digugatnya Bupati Sorong Johny Kamuru oleh tiga perusahaan sawit terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kali ini datang dari Senator Papua Barat  Dr. Filep Wamafma.

Menurut Filep, tindakan yang dilakukan oleh Bupati Sorong telah mewakili kepentingan masyarakat sehingga tidak ada alasan untuk takut dan mundur.

BACA JUGA: Sentil Luhut, Filep: Rakyat Papua Butuh Jawaban, Bukan Somasi

“Saya menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Pak Bupati. Kita patut apresiasi ketegasan dan keberanian beliau karena ini sudah masuk melawan mafia. Mereka berani selewengkan izin, bahkan digadaikan, itu kan orang udah niat buruk sejak awal,” kata Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini.

Doktor lulusan Unhas yang disertasinya terkait kebijakan investasi di Papua ini tak menyangkal bahwa usaha untuk melawan para mafia adalah pekerjaan yang tidak mudah.

BACA JUGA: DPR Pertanyakan Kewenangan DPD Usulkan RUU BUMDes, Senator Filep Ingatkan Putusan MK

Apa lagi, kata Filep, sebagian besar perkebunan sawit di Indonesia sudah dikuasai oleh para taipan.

Dia pun menaruh curiga bahwa kasus Bupati Sorong yang terjadi saat ini merupakan potongan puzzle kejahatan terstruktur dan sistematis yang bersekongkol dengan oknum pejabat tertentu.

BACA JUGA: Filep Wamafma Desak Pemerintah Selesaikan Persoalan TKBM di Manokwari

“Rasanya tidak mungkin mereka sangat berani melakukan penyimpangan jika tidak ada yang melindungi di balik mereka,” kata Senator s?al Papua Barat ini.

Filep pun berharap pemerintah Provinsi Papua Barat juga turut memberikan advokasi kepada Bupati Sorong dalam melawan ketiga Perusahaan yang melayangkan gugatan.

Dia berharap seluruh komponen menjalin kekuatan sebagai bentuk solidaritas dalam melawan ketidakadilan yang makin hari terus dipertontonkan di Tanah Papua.

“Bagaimana pun, ini bukan cuma persoalan Kabupaten Sorong, tetapi lebih luas Provinsi Papua Barat, khususnya biro hukum dan dinas kehutanan. Ini soal hak masyarakat adat yang hidup di wilayah adat tersebut. Jangan kita biarkan Bupati melawan sendirian,” ujar Filep Wamafma.

Saat ini, luas lahan sawit di wilayah Papua Barat sekitar 110.496 hektare. Habisnya kapling tanah di Sumatera dan Kalimantan, menyebabkan perusahaan perkebunan swasta mulai mendatangi bumi Papua di era 1990-an hingga saat ini.

Di Indonesia, minyak Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditas ekspor andalan dan sekaligus menyumbang devisa terbesar.

Hal ini memicu perluasan lahan Sawit, yang semula hanya 295 ribu hektar pada 1980, kini sudah berlipat ganda luasnya hingga 14,68 juta hektar. Di tahun 2019 bahkan mencapai 16,38 juta hektare.(jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler