jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap permasalahan abrasi terjadi di pulau terluar.
Hal itu disampaikan senator Filep Wamafma saat menerima perwakilan masyarakat Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia di Gedung DPD, Selasa (14/2).
BACA JUGA: Raker dengan Menteri KKP, Komite II DPD Bahas Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan di Daerah
Filep mengatakan Komite I DPD menemukan beberapa fenomena di perbatasan negara, seperti yang dialami oleh masyarakat di Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia yang merasa terancam keselamatan wilayahnya lantaran abrasi yang semakin parah.
“Kondisi pulau mengalami abrasi yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi mundurnya garis pantai pulau terluar di Kabupaten Supiori,"
BACA JUGA: Sikapi Perpu Cipta Kerja, Filep Minta DPD RI All Out Perjuangkan Nasib Otonomi Daerah
Menurt Filep, jika terus dibiarkan akan semakin parah dan mengancam kehidupan masyarakat setempat.
Pihaknya mendesak pemerintah untuk segera membangun talaud pelindung agar mencegah abrasi yang terus terjadi.
“Kepada menteri yang terkait akan kami undang bersama dalam rapat kerja untuk membahas pembangunan talaud yang kami harapkan bisa dilakukan tahun ini,” ujarnya.
Komite I DPD juga akan menjembatani komunikasi antara Pemkab Supiori dengan Kemendagri atau BNPP maupun Menteri Desa dan PDTT agar kendala dan masalah pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan di Pulau Miosbefondi dapat diatasi.
“Komite I DPD RI juga akan melakukan advokasi kepada Pemprov Papua supaya dialokasikan anggaran pada tahun ini untuk pembangunan talaud. Tujuannya agar batas wilayah tidak semakin hilang,” ujar Filep.
Dia menambahkan Komite I DPD akan turut mengawasi pembanunan dan pelayanan publik di Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia. (mrk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi