jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Otopianus P Tebai mengatakan masyarakat warga Papua menolak pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB).
Senator Otopianus mengaku aspirasi tersebut didapatnya setelah menggelar masa reses di daerah pemilihannya.
BACA JUGA: Pro Kontra Pemekaran Papua Memakan Korban Jiwa, Ustaz Ismail Asso Angkat Bicara
“Saya banyak menampung aspirasi masyarakat terkait Penolakan Pemekaran Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pengunungan Tengah Papua, Provinsi Papua Selatan. Hampir semua elemen di Papua menyampaikan hal yang sama soal Penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB),” kata Senator Otopianus dalam keterangannya pada Kamis (17/3/2022).
Lebih lanjut, Otopianus mengatakan hasil penyerapan aspirasi tersebut sudah disampaikan pada pembukaan Sidang Paripurna DPD RI.
BACA JUGA: Filep Minta Pemerintah Jawab Kekhawatiran Rakyat Atas Pemekaran di Papua
Langkah tersebut, kata dia, sesuai Tupoksi sebagai Anggota DPD RI Dapil Papua.
Senator Otopianus menjelaskan penolakan terhadap masyarakat terkait pemekaran provinsi karena masyarakat belum siap.
BACA JUGA: Demo Tolak Pemekaran Papua Rusuh, Ratusan Mahasiswa Ditangkap, Ada Cewek Pingsan
Menurut dia, masyarakat lebih cenderung mendorong untuk mempersiapkan pendidikan seperti pendikan formal dan pendidikan informal agar warga Papua memiliki sumber daya manusia yang baik.
Senator Otopianus meminta pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat termasuk aspirarasi yang menolak pembentukan DOB di Papua.
“Saya berharap kepada pemerintah untuk mengutamakan pendidikan dan kesehatan,” tegas Otopianus.
Dia mengakui pemekaran memang sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan, tetapi pemerintah harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat, khususnya ketersediaan sumber daya mausia dan lain-lain.
“Kalau SDM belum memadai maka sebaiknya utamakan membangun dari aspek pendidikan dan kesehatan. Jangan paksakan pemekaran daerah,” tegas Senator Otopianus.
Pada bagian lain, Otopianus juga menyinggung aksi unjuk rasa di Kabupaten Yahukimo serta aksi damai di beberapa daerah, di antarantanya Paniai, Dogiyai, Wamena, dan di Jayapura hingga terjadi penangkapan mahasiswa, dinilainya merupakan bentuk aspirasi biasa.
Dia meminta kepada aparat keamanan agar segera membebaskan para mahasiswa karena negara menjamin berpendapat di muka umum.
“Sejauh masyarakat tidak anarkistis, maka diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan jangan dihentikan paksa. Kalau dihentikan paksa jelas pasti terjadi ricuh," kata Tebai.
Tebai meminta aparat juga profesional dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan bangsa.
“Kami ini perwakilan daerah sehingga pemerintah juga harus melibatkan dan mendengar kami sebagai anggota DPD RI. Kami tahu betul soal kebutuhan atau persoalan daerah kami, dan juga sudah diamankan oleh konstitusi,” tuturnya.
Pemerintah, kata dia, jangan hanya berpikir membuat pemekaran atau DOB, namun mencari solusi soal percepatan pembangunan Papua. Antara lain dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Papua.
“Perlu memperhatikan aspirasi dari masyarakat juga karena semua itu baik adanya," kata Otopianus.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich