Sengketa Lahan Dicurigai Selalu Berbau Korupsi

Minggu, 18 Desember 2011 – 17:37 WIB

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, menyatakan, terlepas dari video kasus Mesuji benar-benar asli atau hasil rekayasa, namun faktanya kasus sengketa lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan sawit sebenarnya sudah berlangsung lamaBahkan, kasus serupa juga bnayk terjadi di daerah lain

BACA JUGA: KSAD Seriusi Pembelian 100 Tank Leopard



Menurut politisi Partai Golkar itu, Komisi III DPR sudah mengantongi banyak laporan tentang kasus serupa
Misalnya di Riau, rakyat juga berhadapan dengan Sinar Mas Group

BACA JUGA: Kemenkes: Waspadai Demam Berdarah!

Sedangkan di Belitung, warga berhadapan dengan Perusahaan Malaysia


"Ini banyak terjadi di wilayah Sumatera dan wilayah lain

BACA JUGA: Cabut Izin PPTKIS Nakal

Kini masalahnya bukan lagi lahan perkebunan, tapi sudah masuk lahan pertambangan seperti Kolaka," katanya, saat dihubungi JPNN, Minggu (18/12).

Bambang juga mengatakan, dalam kasus sengketa lahan selalu ada unsur korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum, eksekutif dan legislatif "Kalau hanya bicara kasus Mesuji, pemerintah hanya akan menjadi pemadam kebakaran," tegasnya

Menurut dia, permasalahan seperti ini merupakan masalah seriusSebab, masyarakat selalu kalah oleh ulah investor yang didukung oknum penegak hukum baik dari polisi, TNI, bahkan Kejaksaan"Kemudian semakin rumit ketika eksekutif bermain, anggota dewan dan partai politik terlibat," tuturnya.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, masalah sengketa lahan juga tidak bisa hanya dilihat dari aspek ekonomi semata"Tetapi para investor dengan menjadikan aparat hukum jadi centeng sehingga rakyat ditindas dan pengerusakan lingkungan di mana-dimana," katanya.

Menurut dia, jika persoalan tersebut mau dituntaskan maka tidak cukup hanya dengan membentuk Tim Investigasi kasus Mesuji sajaKarena kasus serupa banyak terjadi maka tim yang dibentuk juga harus menampung berbagai kasus sengketa lahan yang merugikan rakyat dan merusak lingkungan di wilayah lainnya

"Harus ada koordinasi interdep baik dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang kinerjanya buruk dan ikut bermain, Menteri Kehutanan, Menteri Pertambangan, Dirjen Minerba, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, serta TNI," ungkapnya(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekali Transfer, Anggota DPR Terima Miliaran Rupiah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler