JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Ode Ida mengatakan praktek mafia anggaran di DPR adalah faktaKesimpulan itu diperoleh setelah membuka Pos Pengaduan Mafia Anggaran (P2MA)
BACA JUGA: Mantan Bupati, Kunci Kasus Korupsi Nazaruddin
Bukan hanya sejumlah nama anggota DPR yang dilaporkan, tapi bukti-bukti tranfer uang juga diterimanya"Saya tidak mau menyebut nama, tapi sejumlah nama dan laporan lengkapnya ada
BACA JUGA: WON: Nudirman Datang ke Fraksi Minta Saya Mundur
Ada bukti transfernya yang disampaikan kepada kamiBACA JUGA: KSAD Yakin TNI Tak Terlibat Kasus Mesuji
Jangan lagi dibantah bahwa tidak ada permainan mafia anggaran di DPR," kata La Ode Ida pada diskusi di Jakarta, Sabtu (17/12).P2MA yang dibentuk La Ode Ida bersama dengan Zainal Bintang, politisi senior Partai Golkar hingga saat ini masih dibukaSejauh ini kata dia, sudah ada 20 daerah yang menyampaikan laporanNamun sebagian laporan ini tidak dilampirkan dengan bukti karena takut menjadi saksi
"Itu jadi soal karena tidak ada yang mau jadi saksiSaksi dari dalam tidak pernah diakui di Indonesia, justru akan menjadi korban, sehingga praktek mafia anggaran atau korupsi sulit terbongkar," katanya
Senator dari Sulawesi Tenggara (Sultra) ini menyebutkan dalam proses transaksi, anggota DPR menerima dana miliaranDan terendah Rp 800 juta sekali transfer ke rekeningnya"Bayangkan satu kali ngambil, miliaran rupiahDianggap apa uang ini, saya sendiri (menganggap) ini diperas betul, bajingan betul saya pikir orang-orang ini," katanya
Target Pos P2MA sendiri saat ini belum menyerahkan laporan yang diterima ke aparat penegak hukumKata La ode, pihaknya masih memediasi agar uang yang diterima oleh oknum di DPR dikembalikan ke pemiliknya"Mengembalikan uang yang sudah terlanjur diserahkanDan saya sudah menghubungi sejumlah pimpinan partai politik terkait," ucapnya
Sebelumnya, deklarator P2MA, Zainal Bintang mengatakan sejauh ini pihaknya sudah menerima 20 laporan dari masyarakatDari laporan itu, ada 10 nama anggota DPR yang disebut terlibat dalam mafia anggaran"Dari pengaduan yang masuk, ada yang menyebut 10 anggota DPRAda dari Badan Anggaran (Banggar), ada juga yang bukan," kata Zainal(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembentukan Badan Bakal Dimoratorium
Redaktur : Tim Redaksi