jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak merespons positif paket reformasi hukum yang akan dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Reformasi hukum apa yang mau dijalankan. Hukumnya sudah jelas kok. Tinggal diimplementasikan, hukum ditegakkan seadil-adilnya, penegak hukum bekerja secara profesional. Saya kira tak perlu ada reformasi hukum sebenarnya," kata Fadli di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (12/10).
BACA JUGA: Catat, Kemenhub Ogah Lindungi PNS Tukang Pungli
Dalam menjalankan hukum, lanjut Fadli, harus jelas normanya. Sebab, persoalan yang terjadi sekarang adalah pada sumber daya manusia aparaturnya. Tak ketinggalan, kemauan pemerintah dalam menegakkan hukum.
"Jadi bukan pada paket-paket itu. Paket ini gak jelas paket-paket apa. Kalau target reformasi hukum, hukumnya sudah ada. Yang direformasi apanya. Apakah normanya, aparatnya atau apa. Ini banyak ketidakjelasan," tegas Fadli.
BACA JUGA: Jessica Menangis akibat Pandangan Sinis
Yang perlu dibenahi sekarang ini menurut Waketum Gerindra itu, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan keadilan hukum. Agar hukum tersebut tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah.
"Hukum seringkali jadi alat politik dan kekuasaan. Itu masalahnya. Jadi nggak perlu ada reformasi-reformasian," pungkas Fadli. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Sempat Molor, DPD RI Akhirnya Resmi Punya Ketua Baru
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahli Agama dari PDIP Ini Sebut Fatwa MUI Soal Ahok Tak Berdasar
Redaktur : Tim Redaksi