jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memastikan berbagai bansos Covid-19 untuk rakyat yang terdampak pandemi benar-benar sampai kepada yang berhak.
"Percuma ada beragam kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat, kalau program-program di lapangan dijalankan ala kadarnya saja, apalagi yang terkait dengan perut rakyat," ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/7).
BACA JUGA: Mbak Puan Ingatkan Pemerintah Jujur dan Transparan Menangani Covid-19, Jangan Ada yang Disembunyikan
Dia juga menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (21/7) yang menyebut bantuan sosial untuk desa banyak tertahan di pemerintah daerah.
Bantuan yang seharusnya bisa sampai kepada 8 juta keluarga di desa selama 12 bulan baru tersalurkan untuk 5,2 juta keluarga.
BACA JUGA: Rumah S alias LIS Digerebek, Polisi Menemukan Tas Ransel di Loteng, Isinya Mengejutkan
"Bagaimana mau membangun kepercayaan rakyat bila pelaksanaan di lapangan seperti itu?” ucap Puan Maharani yang juga mantan Menko PMK itu mempertanyakan.
Diketahui, dari total pagu Rp 11,51 triliun, Menkeu Sri Mulyani menyebutkan realisasi bantuan untuk warga desa baru tersalurkan Rp 983 miliar.
BACA JUGA: Robert Membeber Temuan Mencengangkan soal TWK Pegawai KPK, Oalah
Dari seluruh provinsi dan kabupaten kota, baru 21 pemerintah daerah yang tercatat telah menyalurkan bansos ke desa dengan realisasi lebih dari 50 persen alokasi hingga Juli 2021.
Puan juga mengingatkan kembali bahwa penanganan masalah kesehatan terkait Covid-19 memang penentu untuk semua kalangan bisa bergerak kembali, termasuk di ranah ekonomi.
Untuk penanganan Covid-19 di lini kesehatan bisa berjalan optimal, pembatasan mobilitas adalah salah satu langkah penting sembari menanti vaksinasi menjangkau paling tidak 70 persen populasi.
Namun, pada saat yang sama, rakyat yang sebagian besar tidak punya kelonggaran finansial untuk kehidupan sehari-hari juga tetap harus dijamin kehidupannya.
Oleh karena itu, Puan meminta semua bantuan yang sudah dirancang sebagai bagian dari kebijakan penanganan Covid-19 seharusnya menjadi prioritas seluruh jajaran pemerintah untuk menyampaikannya tepat sasaran dan tepat momentum.
"Kita semua berkejaran dengan waktu untuk segera mengatasi wabah ini, agar kita semua dapat kembali beraktivitas dan produktif," pungkas Puan Maharani. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam