jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) Wijayanto menyoroti sentimen publik terhadap wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa atau kades.
Wija -sapaan Wijayanto menyebut rencana perpanjangan masa jabatan kades melalui revisi UU Desa menjadi isu politik yang paling banyak mendapat perhatian publik.
BACA JUGA: Pakar HTN Ingatkan Bahayanya Jika Kades Menjabat Terlalu Lama, Begini
Persentase percakapan publik terkait isu itu mencapai 42.581 dalam sepekan terakhir, yakni dari tanggal 19-25 Januari 2023.
Perbincangan soal isu tersebut melibatkan 32.134 pengguna media sosial.
BACA JUGA: Revisi UU Desa Dipolitisasi Hanya soal Perpanjangan Masa Jabatan Kades, PAPDESI Protes
Sementara isu penundaan pemilu, dalam durasi 7 hari (18-24 Januari 2023) diperbincangkan dalam 1.951 percakapan dan melibatkan 1.771 pengguna media sosial.
"Sentimen publik terhadap isu ini (perpanjangan masa jabatan kades ternyata sangat buruk. Ini seharusnya menjadi catatan untuk pengambil kebijakan dalam satu negara demokrasi,” kata Wija.
BACA JUGA: Heboh Anak Pejabat di Jambi Kecelakaan Seusai Digerebek saat Pacaran, Bu Retno Berkata Begini
Hal itu disampaikannya Wija dalam diskusi publik bertajuk “Dinamika Politik Menuju 2024: Apa Kata Big Data?”, disiarkan di kanal YouTube LP3ES Jakarta, dipantau dari Jakarta, Minggu (5/2).
Dia menyampaikan bahwa 35,8 persen perbincangan mengenai perpanjangan masa jabatan kades dikaitkan dengan wacana penundaan pemilihan umum.
Kemudian, sebesar 6,9 persen perbincangan mengaitkan topik perpanjangan masa jabatan kades dengan duo PKB harus kekuasaan, salah satunya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Yang menarik adalah duo PKB, Cak Imin dan Abdul Halim disorot sebagai dua pihak yang mewacanakannya. Ini menjadi catatan publik,” kata Wija.
Menurut dia, jika negara atau pemerintah sensitif, maka data yang diinformasikan melalui analisis big data ini seharusnya menjadi informasi bahwa sebagian besar publik tidak setuju dengan perpanjangan jabatan kades.
Wija juga mengungkapkan ada empat isu lainnya yang ramai diperbincangkan di media sosial, yakni soal penundaan pemilu, kredibilitas KPU, kemunduran demokrasi, dan politik dinasti.
"Publik mengikuti dan mengamati apa yang berlangsung, dan memberikan reaksi,” ucap Wija.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam