jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah baru menetapkan separo wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang berstatus clear and clean alias bersih dari masalah tumpang tindih perizinan. Terdapat 55,3 persen wilayah IUP yang mengantongi predikat tersebut.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Sukhyar mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 2011 lalu telah mendata 10.918 wilayah IUP.
BACA JUGA: LPPNU: FCTC Memaksa Diversifikasi Tanaman Tembakau
Dari data tersebut, ada 6.042 IUP yang sudah mendapatkan status clear and clean."Sehingga masih terdapat 4.876 IUP yang bermasalah," katanya.
IUP diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, banyak tumpang tindih perizinan. Tumpang tindih bisa terjadi antarkewenangan pusat dan daerah. Misalnya, perizinan pertambangan yang terletak di area hutan. Di situ, IUP diterbitkan pemerintah daerah. Namun, izin pemanfaatan hutan tetap ada di pemerintah pusat.
BACA JUGA: Sudah Sekarat, Kaki dan Bulu Sayap Merpati Digunduli
Tumpang tindih juga biasa terjadi saat terjadi pergantian kepala daerah. Banyak daerah yang saat terjadi pergantian kepala daerah timbul masalah karena bupati atau walikota yang baru memberikan izin yang bertentangan dengan IUP sebelumnya.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, pendataan IUP memerlukan adanya koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurut dia, pemerintah daerah merupakan kunci terpenting dalam menentukan suatu regulasi.
BACA JUGA: Mobilisasi Pelabuhan Lembar Alami Peningkatan
Dia menegaskan, setiap lapisan pemerintah harus punya kesadaran tentang pengelolaan lingkungan. Dia berharap pemerintah daerah tak tergiur akan retribusi namun tidak memperhatikan kerusakan lingkungan.
"Kita perlu penataan pertambangan. Apa mau dihabiskan dalam 20 tahun ini? Nanti anak cucu kita cuma dengar sejarah kalau Indonesia dulu punya nikel, emas, biji pasir, tapi hanya diekspor mentah-mentah. Jangan sampai itu terjadi," katanya.
Susilo juga menegaskan tidak akan memberi toleransi soal bea keluar progresif untuk ekspor mineral. Sebagai informasi, investasi sektor minerba pada 2013 mencapai USD 4,3 miliar. Itu juga termasuk investasi untuk pembangunan smelter USD 346 juta.
Pada 2014, investasi minerba direncanakan naik 104 persen menjadi USD 8,8 miliar. Dari target tersebut, investasi smelter diperkirakan mencapai USD 4,8 miliar atau 54 persen dari total investasi. (bil/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wow... Baru Calon Ketua Kadin Sudah Dihargai Rp 100 Juta
Redaktur : Tim Redaksi