jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Ombudsman RI Laode Ida menilai keputusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan akan berdampak besar. Jika rencana itu benar-benar terealisasi, Jokowi tidak akan pernah dilupakan rakyat Indonesia di masa datang.
"Akan jadi presiden kedua setelah Presiden Soekarno yang lahirkan Indonesia sebagai bangsa besar. Membingkai keragaman multi-identitas dan budaya. Jokowi juga mewujudkan kehendak Presiden Soekarno untuk pindahkan ibu kota ke Kalimantan," kata Laode dalam pesan WhatsApp, Jumat (23/8).
BACA JUGA: Andai Sektor Ini Berhasil, Jokowi Akan Dikenang
Lalu apa sih urgensinya pindah ibu kota? Menurut Laode, ada dua faktor penting yang harus disimak. Pertama, distribusi pemerataan pembangunan.
Pembangunan infrastruktur fisik niscaya akan terjadi dengan sendirinya di Pulau Kalimantan khususnya Kaltim. Manusia pun akan menyusul mendekat di kawasan itu, sehingga kepadatan di Pulau Jawa khususnya Jabodetabek akan berkurang.
BACA JUGA: Bapak Presiden, Apa Benar Ibu Kota Negara Dipindah ke Kaltim? Oh, Ternyata
Kedua, kelancaran dalam proses-proses pemberian pelayanan. Akibat kepadatan yang begitu tinggi, berurusan di Jakarta kerap membuang banyak waktu di perjalanan karena kemacetan yang parah.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Presiden Jokowi soal Mahasiswa Papua, Tegas
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Presiden Jokowi soal Mahasiswa Papua, Tegas
"Faktor kedua ini sebenarnya mengambil contoh kota pemerintahan di negara-negara persemakmuran seperti Australia, Afrika Selatan, India, dan Malaysia. Kota pemerintahan dibuat tak menyatu dengan pusat bisnis. Dalam konteks Indonesia, barangkali Jakarta hanya fokus sebagai pusat bisnis dan jasa," bebernya.
Namun demikian, ada perbedaan antara ibu kota pemerintahan Indonesia nantinya, dengan negara-negara persemakmuran itu. Di negara-negara persemakmuran itu, lanjutnya, kota pemerintahan dengan kota bisnis tak terlalu jauh. Bisa dijangkau dengan cepat melalui jalur darat.
Sedangkan untuk Indonesia, posisi kota pemerintahan dengan Jakarta yang sudah tumbuh jadi pusat bisnis dan jasa hanya bisa dijangkau dengan pesawat atau kapal laut. Sehingga bukan mustahil Jakarta akan jadi kota yang lesuh secara ekonomi. Apalagi jika nanti kantor-kantor perusahaan besar ikut pindah untuk dekat dengan pejabat pengambil kebijakan negara.
"Hal itu akan jadi masalah tersendiri di kelak kemudian hari," ucapnya.
Menurut Laode, permasalahan sekarang, adalah persiapan pindah ibu kota dengan target waktu demikian singkat. Anggaran negara dalam jumlah besar akan digelontorkan untuk kejar target pembangunan infrastruktur fisik. Maka niscaya akan berdampak serius juga pada sektor-sektor lain yang harusnya jadi prioritas. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sandiaga Uno: Buat Apa Repot Meributkan? Nyantai Saja, Bro
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad